POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Pada 2023 mendatang, status kepegawaian hanya akan ada PNS dan PPPK tanpa honorer berdasarkan PP tersebut.
Hal ini dtegaskan Isran Noor, Gubernur Kaltim, dalam beberapa kesempatan menegaskan tidak akan menghapus tenaga honorer di Kaltim.
Walaupun pemerintah telah menerbitkan PP No. 49/2018 tentang manajemen PPPK.
Isran Noor berkomitmen untuk mempertahankan tenaga honorer di daerahnya karena suatu alasan.
“Saya berkomitmen tenaga honorer tidak akan dihapus. Apakah nantinya diganti namanya sesuai nomeklatur,” kata Isran beberapa waktu lalu.
Menindaklankuti hal tersebut, Isran Noor lalu berkonsultasi dengan Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas.
“Beliau ini memperjuangan soal honorer, dan kami sudah diskusi tadi banyak dengan beliau, ada kesamaan,” ungkap Azwar Anas.
Azwar Anas lalu menegaskan pihaknya di KemenPAN-RB, tengah menyiapkan opsi terbaik untuk para honorer atau Non-ASN.
“Kami sedang menyiapkan opsi-opsi terbaik untuk teman-teman Non-ASN, kalau beliau ka sebutnya honorer kalau istilah kami Non-ASN,” Tutupnya. (Redaksi)
