"Perkiraan 2024, evaluasi 2019 ini jadi pengalaman, kita berkaca di 2019, Samarinda ada tapi tidak terlalu signifikan kemunculan isu-isu SARA," jabarnya.

"Untuk mencegah itu, Bawaslu Samarinda bekerjasama dengan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, untuk menghindari isu SARA di pemilu," lanjutnya.

Bawaslu Samarinda memfokuskan diri pada potensi hoaks dan politik uang di Kota Tepian.

Meski begitu, saat ini pihak Bawaslu belum bisa menilai potensi-potensi itu lantaran partai politik yang akan bertarung di pemilu belum diumumkan.

"Saya amati 2024 kita belum bisa memastikan, karena partai politik yang bertarung belum kita tahu, nanti penetapan 14 Desember," tegasnya.

"Dari penetapan itu baru bisa riset apa saja yang berpotensi muncul, apakah hoaks, politik uang, dan isu SARA," pungkasnya. 

(redaksi)