POLITIKAL.ID – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mendesak pemerintah agar memberikan penjelasan terbuka mengenai rencana impor beras Amerika Serikat. Pemerintah kabarnya menjalin komitmen untuk mendatangkan sekitar 1.000 ton beras dari Negeri Paman Sam tersebut dalam kerangka perjanjian dagang bilateral. Johan menegaskan bahwa transparansi informasi sangat penting agar masyarakat dan petani tidak merasa khawatir terhadap stabilitas pangan nasional.
Johan menyatakan bahwa Komisi IV akan mengkaji isu kebijakan impor beras Amerika Serikat ini secara objektif dan mendalam. Fokus utama legislatif tetap tertuju pada perlindungan nasib petani lokal serta penguatan ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia. Beliau menilai bahwa setiap kebijakan perdagangan internasional harus selaras dengan semangat kedaulatan pangan yang pemerintah canangkan.
Dampak Volume Impor Beras Amerika Serikat Terhadap Pasar
Meskipun angka 1.000 ton tergolong kecil jika kita membandingkannya dengan total produksi nasional, Johan tetap menaruh perhatian serius. Ia menekankan bahwa perdagangan komoditas pangan strategis memerlukan pengawasan yang sangat ketat dari berbagai pihak. Pengawasan ini bertujuan agar masuknya beras asing tidak memicu gejolak harga yang merugikan para produsen di tingkat desa.
Selain itu, Johan mengkhawatirkan munculnya tekanan terhadap harga gabah di tingkat petani akibat isu impor beras Amerika Serikat ini. Ia tidak ingin polemik tersebut berkembang menjadi bias politik yang justru mengaburkan substansi masalah ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu penyerapan gabah hasil panen raya petani lokal oleh Bulog.
“Kami tidak ingin kebijakan apa pun merusak momentum produksi dalam negeri yang sedang tumbuh,” ujar Johan dalam keterangan resminya pada Selasa (24/2/2026). Ia menambahkan bahwa kedaulatan bangsa sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengelola urusan perut rakyatnya sendiri tanpa ketergantungan berlebih pada pihak luar.
Komisi IV DPR RI Minta Penjelasan Teknis Pemerintah
Selanjutnya, Komisi IV DPR RI berencana memanggil pihak pemerintah dalam sebuah forum resmi untuk meminta penjelasan teknis. Johan ingin memastikan bahwa komitmen impor beras Amerika Serikat tidak bertentangan dengan arah penguatan swasembada pangan nasional. Legislatif memerlukan data yang akurat mengenai alasan di balik pemilihan Amerika Serikat sebagai mitra dagang beras kali ini.
Johan juga meminta pemerintah untuk mengoptimalkan peran Bulog dalam menyerap hasil panen petani secara maksimal sebelum melirik pasar global. Penyerapan domestik yang kuat menjadi benteng utama dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasar tradisional. Ia mengingatkan bahwa pengawasan kebijakan pangan harus berbasis pada data lapangan yang nyata dan terkini agar tidak salah sasaran.
“Politik boleh berbeda pendapat, namun urusan pangan rakyat tidak boleh terganggu oleh kepentingan sesaat,” tegas Johan dengan nada lugas. Ia menjamin bahwa Komisi IV akan terus mengawal setiap tahapan kebijakan ini agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Stabilitas nasional di tengah dinamika perdagangan global menjadi prioritas yang tidak bisa tawar-menawar.
Menjaga Kedaulatan Pangan dan Nasib Petani Lokal
Sebagai penutup, Johan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk fokus pada penguatan produksi nasional. Ia melihat bahwa perlindungan terhadap petani adalah kunci utama untuk mencapai kemandirian pangan yang berkelanjutan. Tanpa proteksi yang jelas, petani akan kesulitan bersaing dengan produk pangan yang berasal dari skema perjanjian dagang internasional.
Pemerintah perlu menunjukkan bukti nyata bahwa rencana impor beras Amerika Serikat ini memang memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional. Penjelasan yang jujur dan transparan akan meredam spekulasi negatif yang berpotensi merusak iklim pasar. Johan berharap pemerintah segera merespons permintaan dpr demi menjaga ketenangan para petani di seluruh pelosok tanah air.
(Redaksi)
