POLITIKAL.ID - Berita Nasional yang dikutip POLITIKAL.ID tentang Jokowi didesak batalkan perppu ciptaker.

Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Mereka mendesak Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu untuk membatalkan UU yang dianggap kontroversial tersebut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku kecewa dengan pemerintah dan DPR yang tidak mengindahkan masukan-masukan dari ormas Islam.

Sejak awal, MUI secara tegas menolak lantaran undang-undang tersebut hanya menguntungkan pengusaha, investor asing, dan cukong.

Dalam Taklimat MUI Nomor Kep-1730/DP-MUI/X/2020, MUI mendukung upaya uji materi UU tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka meminta para hakim konstitusi bisa bersikap adil menyikapi masalah ini.

"MUI mengingatkan kepada para Hakim Agung Konstitusi untuk tetap istiqamah menegakkan keadilan, menjaga kemandirian, marwah, dan martabatnya sebagai hakim yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Mahkamah Ilahi di Yaumil Mahsyar," kata MUI dalam taklimat yang dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (9/10).

Penolakan atas UU Cipta Kerja juga muncul dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).