POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Pemkot Samarinda saat ini mengalokasikan APBD sebesar 2 persen untuk jaring pengaman sosial pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Upaya tersebut untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Keuangan. Meski mayoritas anggota DPRD Samarinda setuju dengan kebijakan tersebut, suara kritis datang dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joni Sinatra Ginting. Sedari awal kata politisi Partai Demokrat itu, menaikan harga BBM Pertamax dan mencabut subsidi pertalite dan solar bukan menjadi solusi pemerintah atas bengkaknya pembiayaan subsidi pada postur APBN. Pada akhirnya daerah juga turun tangan dengan menggelontorkan anggaran, terlebih Pemkot Samarinda menyiapkan Rp 16,5 miliar untuk masyarakat ekonomi rendah. Disisihkannya anggaran tersebut yaitu untuk bantuan sosial, subsidi transportasi dan pembukaan lapangan kerja. “Saya sebenarnya tidak setuju, jadi BLT pemkot itu bukan solusi,” ucap Joni seusai kegiatan rapat tertutup di kantor DPRD Samarinda hari Senin (19/9/2022). kendati begitu, Joni menyebut bakal ikut mengawasi kebijakan tersebut lantaran sudah berjalan. Demikian juga evaluasi terhadap hal – hal teknis yang kemungkinan tidak sesuai. “Tetap kami kritisi kebijakan ini, bisa saja yang ada malah tidak tepat sasaran kan,” tegasnya. (Advetorial)