Idealnya, kata Jazilul, jika sistem rekrutmen dan kaderisasi dibebankan kepada parpol, seharusnya negara memberikan anggaran untuk pendidikan kaderisasi kepada parpol. Selama ini dana bantuan politik (banpol) yang diberikan kepada parpol hanya untuk kepentingan administratif kepartaian.
Ditanya mengenai sikap PKB ke depan mengenai sistem pemilu apakah memilih untuk tetap terbuka atau tertutup, Jazilul mengatakan bahwa PKB harus mengukur aspirasi umum parpol-parpol lain dan masyarakat karena selama ini kebiasaan masyarakat memilih langsung dengan pola terbuka.
”Tentu PKB akan evaluasi mana sistem yang paling tepat karena dengan sistem ini partai sebagai pilar demokrasi, pintu utama rekrutmen, kurang ada maknanya. Karena, semuanya bisa masuk untuk menjadi caleg, tak harus menjadi kader partai, nanti jelang pemilu baru masuk sehingga gereget kader menjadi kurang,” urainya.
Akibat dari pola rekrutmen itu pula, menurut Jazilul, kinerja DPR menjadi kurang maksimal sebab tidak semua anggota DPR memiliki komitmen kerja yang tinggi. Dia mencontohkan, produk legislasi yang dihasilkan DPR RI selalu lebih rendah dari target yang ditetapkan.
“Periode lalu misalnya targetnya 246 UU, tapi yang dihasilkan cuma 77. Itu terlalu tinggi target, salah rencana atau apa? Kalau itu salah rencana, diukur saja kemampuan untuk bekerja. Tidak periode per periode target tinggi, tapi hasilnya kecil,” kata Jazilul Fawaid yang akhirnya dinyatakan lulus ujian doktoral dengan nilai sangat memuaskan.
Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, penelitian yang dilakukan Jazilul Fawaid sangat penting. Di dalamnya bisa mengetahui bahwa rekrutmen, kompetensi, dan komitmen organisasi punya pengaruh terhadap kinerja anggota DPR RI.
