POLITIKAL.ID - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) termasuk dalam lima partai yang dicoret dari peserta Pemilu 2024 di 14 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah (Jateng).
Partai pimpinan Kaesang Pangarep itu didiskualifikasi lantaran tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) kepada KPU setempat.
Selain PSI, adapula Garuda, Partai Buruh, Hanura, dan PBB yang dicoret dari peserta Pemilu.
PSI didiskualifikasi di Purworejo, Jawa Tengah.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Achmad Husain menjelaskan, meski nama caleg PSI sudah tercantum dalam surat suara, nantinya suara yang masuk saat pencoblosan dinyatakan tidak sah kerena telah didiskualifikasi.
Di Purworejo sendiri, PSI memang tidak mencantumkan nama caleg untuk DPRD Kabupaten.
"Nanti saat pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, partai tersebut tidak dihitung (suaranya), karena sudah didiskualifikasi. Sehingga pada hari-H, suaranya tidak sah," ujar Husain, Selasa (30/1/2024).
Sebelumnya PSI juga dicoret dari keikutsertaan Pemilu di Kota Lhokseumawe.
Elektabilitas PSI belum aman
Sementara itu, berdasarkan hasil survei Lembaga survei Point Indonesia menunjukkan, PSI masih sulit mencapai ambang batas parlemen.
Bersama dengan PBB, Hanura, Perindo, dan Garuda, elektabilitas partai pimpinan Kaesang Pangarep itu minus satu persen dari ambang batas parlemen.
Padahal, Kaesang dan Sekjend PSI Raja Juli Antoni gencar melakukan kampanye ke sejumlah daerah. Termasuk saat mengkampanyekan Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2024.
Partai-partai yang baru menjadi peserta Pemilu 2024 seperti Gelora, Ummat, Buruh dan PKN juga dinilai sulit lolos ke Senayan.
Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1.500 responden dengan margin of error +- 2,53%.
Pengumpulan data melalui pembangkitan nomor mobile phone, waktu pelaksanaan survei 26-28 Januari 2024.
Hasil survei Lembaga survei Point Indonesia:
- Gerindra 22,3 persen
- PDIP 14,9 persen
- Golkar 11,3 persen
- NasDem 8,1 persen
- Demokrat 7,8 persen
- PKS 7,3 persen
- PKB 6,7 persen
- PAN 4 persen
- PPP 3 persen
- PSI 3 persen
- Gelora 1,8 persen
- PBB 1,7 persen
- Hanura 0,7 persen
- Garuda 0,6 persen
- PKN 0,2 persen
- Ummat 0,1 persen
- Buruh 0,1 persen
- Belum punya pilihan 6,4 persen
(REDAKSI)
