POLITIKAL.ID – Nama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid kembali menjadi perhatian setelah penyidikan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor berkembang dan muncul isu yang mengaitkannya dengan dugaan aliran dana Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).
Mantan Rais Syuriyah NU KH Muhibbul Aman Aly meminta publik tidak menghubungkan berbagai informasi tersebut secara tergesa-gesa. Ia menyerahkan penelusuran dugaan aliran dana kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Menurut saya, kita percayakan saja proses ini kepada pihak penyidik. Dalam hal ini adalah KPK. Kalau memang silakan KPK untuk menelusurinya,” kata Kiai Muhib, Senin (21/9/2026).
Kiai Muhib Minta Publik Menunggu Bukti
Kiai Muhib tidak ingin memberikan penilaian terhadap isu yang mengaitkan Muktamar NU dengan perkara dugaan suap HGB.
Menurutnya, proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti. Ia juga meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan sebelum menarik kesimpulan mengenai dugaan transaksi atau aliran dana tertentu.
“Jadi mohon maaf saya tidak mungkin untuk mengomentari hal yang masuk pada ranah hukum, karena bukan wilayah saya. Tetapi kita harus percaya kepada KPK, kita serahkan kepada KPK bagaimana proses penyidikannya,” ujarnya.
Kiai Muhib menilai isu mengenai aliran dana tersebut masih berada pada tahap wacana.
“Nah karena kan itu masih wacana, masih belum ada penyidikan. Nah kita tunggu prosesnya. Jadi saya kira gitu,” ungkapnya.
KPK Usut Dugaan Suap HGB di Bogor
KPK saat ini mengusut dugaan suap dalam pengurusan pembukaan blokir HGB lahan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Penyidik telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Empat nama yang masuk dalam daftar tersangka antara lain Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Penyidik KPK menyebut keempat nama tersebut sebagai pihak yang diduga menjadi orang kepercayaan Nusron Wahid.
Selain memeriksa para pihak yang terlibat, KPK juga menelusuri aliran uang dan peran sejumlah pihak yang diduga menjadi perantara dalam proses pengurusan layanan pertanahan.
Namun, sampai saat ini KPK belum menyatakan Muktamar ke-35 NU sebagai objek penyidikan dalam perkara dugaan suap HGB tersebut.
Kiai Muhib Singgung Posisi Nusron Wahid
Kiai Muhib juga menyinggung posisi Nusron Wahid yang hingga kini belum berstatus tersangka dalam perkara tersebut.
“Bahkan Kang Nusron kan juga masih belum dipanggil kan, jadi kita tunggu saja bagaimana prosesnya,” kata Kiai Muhib.
KPK masih mengembangkan penyidikan perkara tersebut. Penyidik dapat memanggil pihak lain apabila membutuhkan keterangan untuk memperjelas rangkaian perkara dan aliran uang.
Karena itu, Kiai Muhib meminta publik memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja sebelum menilai keterkaitan pihak tertentu dengan perkara tersebut.
Nusron Kantongi 207 Suara dalam Muktamar NU
Nama Nusron Wahid sebelumnya menjadi salah satu kandidat dalam penjaringan bakal calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.
Muktamar tersebut berlangsung pada 27–31 Agustus 2026.
Dalam tabulasi pencalonan, Nusron meraih 207 suara dan masuk dalam jajaran lima besar peraih suara terbanyak.
Namun, proses pencalonannya tidak berlanjut karena ketentuan mengenai jabatan politik. Posisi Nusron sebagai menteri masuk dalam kategori jabatan politik yang menjadi salah satu pertimbangan dalam persyaratan pencalonan Ketua Umum PBNU.
Nusron sendiri memiliki pengalaman dalam struktur organisasi NU. Ia pernah menjadi pengurus harian PBNU dan memimpin salah satu badan otonom NU.
Meski memperoleh dukungan suara dalam penjaringan, aturan mengenai jabatan politik membuat namanya tidak melanjutkan tahapan pencalonan.
Sementara itu, isu dugaan aliran dana yang mengaitkan Muktamar NU dengan perkara HGB masih menunggu pembuktian melalui proses hukum. Kiai Muhib meminta masyarakat menunggu hasil kerja KPK dan tidak menarik kesimpulan sebelum penyidik menemukan bukti yang relevan.
(Redaksi)
