POLITIKAL.ID - Kasus pagar laut misterius sepanjang 30 km di wilayah perairan Tangerang baru-baru ini memicu perhatian besar publik.

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyebut langkah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang mencopot enam pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai tindakan yang tepat, meskipun beliau mengungkapkan bahwa posisi jabatan pejabat yang dicopot terhitung rendah dalam struktur pemerintahan.

"Ah itu kecil, pejabat-pejabat kecil. Itu pun (yang dicopot) yang sudah dipindah," kata Mahfud Selasa (4/2) dilansir dari CNNIndonesia.

Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa masalah yang terjadi tidak semata-mata melibatkan pejabat lokal. Ia percaya bahwa kasus pagar laut ini melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh lebih besar.

Ia menilai pejabat yang dicopot Nusron bukan aktor utama di balik berdirinya pagar laut di wilayah perairan Tangerang.

Mahfud juga yakin orang-orang yang telah dicopot ini tak akan bertindak sewenang-wenang menyalahi aturan jika tanpa 'bekingan'.

"Ini pengambil kebijakannya yang mengawal (pagar laut), di tempat-tempat penentu kebijakan. Mulai dari menteri, dirjen, kakanwil," kata dia.

"Kantah (pejabat kantor pertanahan) itu kan sudah dipecat, dan itu urusan administratif. Ndak mungkin dia melakukan apa-apa kalau tanpa ada beking perintah dari atas atau pembiaran dari atas karena intervensi dari luar, karena kolusi dan sebagainya," ujarnya.