POLITIKAL.ID – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meminta seluruh anggota Polri menjaga kekompakan di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu tidak berkaitan dengan konflik maupun perebutan pengaruh di internal kepolisian.
Suyudi menegaskan, Polri menangani perkara tersebut semata-mata untuk menegakkan hukum. Ia juga meminta seluruh personel tetap mengutamakan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.
Pernyataan itu muncul saat Suyudi menerima audiensi Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Suyudi mengakui berbagai dinamika tengah menguji institusi kepolisian. Salah satunya terkait penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri dalam perkara dugaan penyadapan.
“Khususnya kami menyadari bahwa dinamika pekerjaan dan tugas kami di Kepolisian Republik Indonesia tentunya sangat dinamis, banyak tantangan, terutama apa yang terjadi di belakangan ini yang terkait dengan adanya penangkapan terhadap beberapa Pati Polri yang terkait dengan kasus penyadapan yang saat ini sedang kita tangani,” kata Suyudi.
Kapolri Minta Personel Tidak Terpengaruh Persoalan Internal
Suyudi meminta jajarannya tidak membiarkan persoalan tersebut mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian. Ia ingin seluruh anggota tetap fokus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurutnya, Polri harus terus hadir di tengah masyarakat. Soliditas organisasi juga menjadi hal penting agar kepolisian tetap menjalankan fungsi pelayanan secara optimal.
“Untuk seluruh anggota di seluruh wilayah Indonesia untuk tetap bekerja dengan baik, melaksanakan tugas-tugas memelihara kamtibmas, senantiasa bersama masyarakat sesuai dengan slogan kami, slogan kita semua, yaitu Polisi Bersama Masyarakat,” ujarnya.
Suyudi juga mengapresiasi dukungan para purnawirawan yang hadir dalam audiensi tersebut. Ia menyebut masukan dan arahan para senior menjadi penguatan bagi jajaran kepolisian dalam menghadapi tantangan institusi.
Ia berharap seluruh elemen Polri dapat mengambil pelajaran dari persoalan yang tengah bergulir.
Mantan Kapolri Listyo Sigit Masuk Daftar Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan pengumuman tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep.
Ketiga inisial tersebut merujuk pada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Dalam pengusutan perkara ini, penyidik menduga para tersangka melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Asep.
Penetapan tersangka tersebut memicu perhatian publik karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian. Di tengah perkembangan kasus itu, Suyudi kembali menekankan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa kepentingan pribadi maupun persaingan jabatan.
Ia ingin Polri tetap solid dan menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat.
(Redaksi)
