POLITIKAL.ID - Subsidi terhadap harga tiket KRL rencananya akan dihapus bagi masyarakat mampu.
Kementerian Perhubungan tengah mewacanakan untuk membedakan harga tiket KRL bagi golongan orang kaya dan miskin.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan, pemerintah tak akan menaikkan tarif KRL saat ini. Namun, pihaknya ingin memberlakukan tarif baru bagi kelompok masyarakat mampu.
"Harga tiket KRL tidak akan naik, insyaAllah hingga 2023 tidak naik. Tapi yang berdasi atau kemampuan finansialnya tinggi mesti membayar dengan tarif yang lain," ujar Budi Karya dalam Jumpa Pers Akhir Tahun Kementerian Perhubungan pada Selasa (27/12).
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan, penerapan tarif KRL Commuter Line untuk masyarakat golongan ekonomi mampu masih memerlukan uji coba.
"Mungkin perlu diuji coba dulu seperti apa hasilnya, bagaimana kekurangan-kekurangannya,"kata Wapres Ma'ruf Amin di Istana Wapres, seperti dikutip dari Antara.
Tarif penumpang KRL masih disubsidi oleh pemerintah. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter mencatat, realisasi subsidi tarif pengguna KRL dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) mencapai pada 2021 mencapai Rp 2,14 triliun.
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menjelaskan, penumpang dengan kategori mampu akan membayar sesuai dengan harga tiket KRL sesuai keekonomiannya. Ini artinya, tarif KRL untuk penumpang mampu bisa mencapai Rp 10-15 ribu.
Namun demikian, Kemenhub masih menimbang-nimbang data apa yang akan menjadi dasar pembeda antarpenumpang. Kemenhub belum memutuskan apakah akan menggunakan data Kementerian Dalam Negeri atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
(Redaksi)
