POLITIKAL.ID - Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh menyinggung soal 58 proyek strategis nasional (PSN) infrastruktur era Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum dimulai pembangunannya.
Ia menyampaikan itu di depan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2023, Rabu (14/6).
Padahal, PSN telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Menurut Muhammad, hal itu perlu diperhatikan karena akan menyebabkan manfaat pembangunan proyek tidak optimal.
"Kondisi tersebut diikuti dengan risiko keterlambatan penyelesaian proyek serta tidak optimalnya manfaat pembangunan proyek yang dihasilkan," ujar Muhammad.
Situasi serupa juga terjadi pada program sasaran di daerah. Dalam hal ini, 43 persen program sasaran di daerah berpotensi tidak optimal.
Pada saat yang sama, BPKP juga menemukan potensi pemborosan belanja daerah hingga 21 persen dalam melaksanakan program pembangunan yang telah disusun dalam RPJMN2020-2024.
Potensi tersebut ditemukan saat mengawasi dari sisi aspek efektivitas dan harmonisasi pembangunan di daerah.
"Kami menemukan adanya potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 persen dari nilai anggaran yang diuji petik," ujarnya.
Menurutnya, di tengah banyak program yang belum maksimal, BPKP menemukan tantangan dalam pengawasan.
Sebab, tak semua kementerian/lembaga (K/L) dan pemda menerima upaya pengawalan dan pendampingan yang dilakukan BPKP. Dampaknya, kata Yusuf, pencegahan permasalahan menjadi tidak maksimal.
"Di lapangan, masih kerap terjadi penolakan atau penghalangan terhadap upaya pengawalan yang kami rancang untuk dilakukan sejak tahap awal program atau kegiatan," imbuhnya.
Karenanya, ia berharap Jokowi yang hadir dalam Rakornas tersebut bisa memberikan arahan kepada K/L dan pemda agar bekerja sama dengan BPKP untuk mencegah ada program yang tak optimal sedini mungkin.
Kami berharap komitmen pimpinan K/L dan daerah dalam memberikan akses terhadap pengawasan intern serta menindaklanjuti rekomendasi dapat ditingkatkan," ujarnya.
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebelumnya mengakui 58 proyek strategis nasional (PSN) era Jokowi belum rampung hingga saat ini. Namun, mereka mengklaim proyek tersebut tidak mangkrak.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan 27 PSN masih ditargetkan rampung hingga akhir tahun ini.
Sementara itu, 31 sisanya bakal dikebut hingga semester I 2024
"Tidak mangkrak, yang penting pembiayaan sudah ada. Pengadaan tanah masih berlangsung, tapi bukan berarti mangkrak kan permintaan Presiden (Jokowi) sampai semester I 2024 itu akan kita dorong terus. Pak Presiden bilang financial closing, pengadaan tanah, atau perizinan beres semua. Sama semua prioritasnya," tutur Wahyu di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5) lalu.
Menurut Wahyu, ada tiga tantangan PSN Jokowi belum rampung. Pertama, pengadaan tanah yang biasanya terjadi pada proyek jalan tol.
Kedua, masalah pembiayaan. Ketiga, masalah perizinan yang menurutnya sudah bisa diatasi dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 alias UU Cipta Kerja.
(Redaksi)
