POLITIKAL.ID -  DPRD Kaltim melalui Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, pada Senin (27/2/2023) kemarin.

RDP tersebut digelar di ruang rapat Gedung E lantai I DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, dengan agenda pembahasan pembangunan infrastruktur ruas Jalan Nasional di Provinsi Kaltim.
 
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang menyampaikan, BBPJN Kaltim telah memaparkan gambaran program untuk di 2023 .

Program BPJN Kaltim membutuhkan dengan jumlah anggaran sebesar Rp10 triliun.
 
Namun, dari Rp10 triliun tersebut, Kaltim hanya mendapatkan Rp1,8 triliun atau mengalami kenaikan hingga Rp300 miliar dari 2022.
 
Sedangkan Rp8 triliun sisanya berada di Ibu Kota Negara (IKN) dan sekitarnya.
 
"Anggaran Rp1,8 untuk jalur Kutai Barat (Kubar) menuju Mahakam Ulu yang memiliki tiga segmen, kurang lebih hampir Rp400 miliar," ujarnya usia rapat.
 
Kemudian dilanjutkan dari batas Kalimantan Selatan (Kalsel), yakni Kabupaten Paser ke arah Kota Balikpapan dan berlanjut lagi dari Kota Samarinda menuju Kutai Timur.
 
"Semuanya akan tersebar di jalan-jalan nasional, tetapi kelihatannya yang full perbaikan hanya jalur Kubar dan Mahakam Ulu, dari Kecamatan Tering ke Kecamatan Long Bagun. Termasuk penyelesaian jalan dari bandara di Tanah Datar, Kukar ke arah Bontang," jelasnya.
 
Ia berharap, dari panjang total jalan nasional yang mencapai 1806,76 km dan tersebar di beberapa wilayah bisa terealisasi hingga 70 persen di 2023 ini.

(Adv)