Akibatnya, kata Jusuf Kalla, proses demokrasi di Indonesia kini tak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Hal ini, menurut JK dibuktikan dengan banyaknya keluhan soal dugaan kecurangan, ancaman hingga kucuran besarnya dana bantuan sosial (bansos) yang terjadi dalam proses Pemilu 2024.

Terutama soal bansos, Jusuf Kalla melihat adanya kejanggalan, lantaran dibagikan mendekati momen pencoblosan.

"Tidak boleh pengeluaran negara untuk hal yang sebanyak kebutuhan sosial itu. Kenapa bansos begitu besar pada bulan-bulan yang sama, tanggal-tanggal yang sama, contohnya seperti itu," ujarnya.

Jusuf Kalla khawatir jika sistem pemilu semacam ini terus terjadi, maka Indonesia akan kembali masuk ke zaman otoriter.

"Masalahnya apabila sistem ini jadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya. Gabungan dari semua itu menyebabkan adanya demokrasi yang kita harapkan mendambakan suara rakyat menjadi terbeli," ungkapnya

(REDAKSI)