POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Komisi II DPRD Kaltim turut mendorong transparansi seleksi calon Direksi Perusda di Kaltim. Hal itu dijelaskan Ketua Komisi II, Veridiana Huraq Wang saat dikonfirmasi sejumlah awak media. Menurut Veridiana sapaannya, seleksi yang dilaksanakan pansel mesti betul-betul dilakukan untuk menghindari praktik sistem KKN. "Harus transparan, jangan ditutup-tutupi proses seleksi ini," ujar Veridiana, Senin (22/3/2021). Politisi PDI P itu menambahkan, hal itu dalam rangka mendukung sehatnya perusda Kaltim yang mencari 15 Direksi dan 1 Komisaris independen. "Dalam aturan, anggota dewan memang enggak masuk di dalam teknis. Tapi kami fungsi pengawasan, jadi kami minta ada keterbukaan," imbuhnya. Dirinya juga turut memantau proses seleksi melalui media massa yang telah beredar kiriman hasil progress dan nama nama pendaftar. DPRD Kaltim berharap, perusda memberikan kontribusi yang signifikan untuk pendapatan asli daerah (pad) kaltim. Karena menurutnya dari Laporan keuangan, hanya Bank Kaltimtara yang memberikan kontribusi besar. Lanjut dia adanya perubahan regulasi, perda tentang pembentukan perseroda inginkan ada perubahan terutama dalam PAD. Dengan begitu jumlah yang harus disetorkan ke kas daerah juga bisa turut membersamai. "Perda terdahulu ada yang kita kritisi. Soal 45 persen pendapatan dipergunakan untuk sosial. Ini yang sulit untuk dikontrol," bebernya. Sebagai informasi, komisi II sudah memanggil asisten 2 bagian ekonomi dan biro ekonomi pemprov Kaltim, untuk laporan dari progres rekrutmen direksi perusda dan telah mendapat tanggapan. Di perusda BKS dan Kelistrikan paling sedikit. Maka di dibuka lagi pendaftaran atau diperpanjang. Sedangkan perusda lainnya cukup peminatnya. Selanjutnya tes kejiwaan masih menunggu informasi. (001)