POLITIKAL.ID – Lapangan Mini soccer voorvo yang disegel pemerintah Kota Samarinda terus menuai kontroversi.
Pembangunan mini soccer ini digagas oleh Badan Pengawas Keuangan Daerah (BPKAD) Kaltim.
Pemprov Kaltim sebelumnya enggan membeberkan atau menutup rapat nama penyewa lahan provinsi itu, termasuk merahasiakan mekanisme kerja sama.
“Mungkin sebenarnya enggak masalah (diungkap nama penyewa). Mungkin karena ada masalah ini jadi sensitif jadinya” Kata Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi.
Hal ini mendapatkan tanggapan Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono yang meminta nama pihak ketiga diungkap saja.
“Dibuka saja, kenapa ? (Kepada pemerintah Provinsi Kaltim), jangan ditutup-tutupi. ” ucapnya kepada awak media, Senin (16/1)
Agar polemik ini tidak berkepanjangan rencanya Komisi II DPRD Kaltim akan memanggil pihak BPKAD Kaltim dalam waktu dekat membahas persoalan itu.
“Nanti Komisi II Kami Undang RDP. Sebenarnya agenda utamanya adalah pembebasan lahan pemprov yang dibangun semelter di Pendingin (Sanga-sanga)” Kata Tio.
“Tapi nanti sekalian kami pertanyakan terkait lahan di Voorvo, karena ini ada gesekan, makanya akan kami panggil BPKAD,” beber Tio sapaan akrabnya.
Rencananya dalam RDP itu, Komisi II akan menjalankan fungsi kontrol terkait mekanisme kerja antara pemerintah provinsi dan pihak ketiga.
“Berapa PAD yang masuk ke daerah, itu harus kita pertanyakan”, Kata anggota legislatif tersebut.
Tio mengingatkan pemerintah tidak memasang harga dibawah rasional, jika pemprov ngotot menyewakan, sehingga kentungan yang diterima Pemrpov Kaltim Jelas
“Masalah itu dikerjasamakan, kami fungsi kontrol, nanti kami kontrol” Tegasnya.
(Adv)
