Rapat tersebut menjadi pertemuan pertama Suyudi dengan Komisi III DPR sejak menjabat sebagai Kapolri. Selain membahas dugaan penyadapan ilegal, anggota dewan juga meminta Polri mendalami kemungkinan adanya tindakan lain yang berkaitan dengan upaya menghambat pemerintahan.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta Kapolri membuka perkembangan penyidikan, termasuk dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal lainnya.
Komisi III DPR Soroti Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan
Habiburokhman menduga perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penyadapan ilegal. Dia menyoroti kemungkinan adanya surveilans tanpa hak, pembentukan opini melalui media sosial, hingga penggalangan massa aksi.
“Selain penyadapan, kami melihat dugaan rangkaian tindakan ilegal lainnya yang perlu diusut. Mulai dari surveilans ilegal, pembentukan opini untuk merongrong program pemerintah, sampai penggalangan massa. Penyidik perlu memastikan apakah seluruh tindakan itu bertujuan menghambat Presiden menjalankan tugasnya,” ujar Habiburokhman.
Menurutnya, kepolisian perlu mengungkap hubungan antara berbagai dugaan aktivitas tersebut. Dengan begitu, penyidik dapat menentukan apakah tindakan-tindakan itu memenuhi unsur tindak pidana tertentu.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni juga meminta Polri mengusut kemungkinan penyalahgunaan perangkat penyadapan untuk kepentingan politik. Dia menilai kepolisian perlu menjelaskan bagaimana perangkat tersebut bekerja dan siapa yang menggunakannya.
“Perangkat penyadapan yang dimiliki Polri perlu menjadi perhatian. Kami ingin mengetahui bagaimana alat-alat tersebut digunakan dan apakah ada pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan politik. Jika teknologi itu digunakan untuk mendukung upaya makar, persoalan ini menyangkut keamanan negara,” kata Sahroni.
DPR Minta Kapolri Tidak Ragu Mengusut Empat Tersangka
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Nazaruddin Dek Gam meminta Kapolri tidak ragu mendalami dugaan makar terhadap empat tersangka. Dia mendorong penyidik menguji kemungkinan penerapan pasal makar berdasarkan bukti yang ditemukan.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Safaruddin menyatakan dukungan kepada kepolisian untuk mengusut perkara tersebut. Dia menilai penyidik perlu mendalami siapa penerima manfaat dari hasil penyadapan.
“Saya mendukung langkah Kapolri untuk mengusut perkara ini secara serius. Penyidik harus mengungkap siapa yang menerima hasil penyadapan dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan. Jika bukti menunjukkan adanya unsur makar, penegakan hukum harus berjalan tanpa keraguan,” ujar Safaruddin.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman juga meminta kepolisian menelusuri dugaan motif politik di balik penyadapan terhadap Presiden.
“Kapolri harus mengambil langkah tegas dan tidak boleh merasa sungkan dalam menangani perkara ini. Penegak hukum perlu menjaga martabat Presiden sekaligus memastikan seluruh proses berjalan berdasarkan hukum. Kami juga meminta penyidik mengungkap siapa pengguna hasil penyadapan tersebut,” tegas Benny.
Dalam perkara ini, Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.
Polri Mulai Menyelidiki Dugaan Tindak Pidana Makar
Menanggapi desakan anggota dewan, Kapolri Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar.
“Polri tidak hanya menangani dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik. Kami juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan keterlibatan bersama, penyertaan, dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Suyudi.
Suyudi menjelaskan, penyidik masih mendalami unsur-unsur dugaan makar yang berkaitan dengan perkara tersebut. Kepolisian memusatkan penyelidikan pada tiga aspek utama.
Pertama, penyidik menelusuri perintah dan tujuan pelaksanaan penyadapan. Kedua, kepolisian memeriksa personel yang diduga mengetahui aktivitas tersebut. Ketiga, penyidik mendalami tugas serta kegiatan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.
“Fokus penyelidikan mencakup penelusuran siapa yang memberikan perintah, apa tujuan penyadapan, serta siapa saja personel yang mengetahui kegiatan tersebut. Kami juga mendalami tugas dan aktivitas mereka untuk menemukan bukti yang relevan,” jelas Suyudi.
Dengan demikian, Polri kini mendalami dua kelompok dugaan tindak pidana, yakni penyadapan ilegal dan makar. Namun, penyidik tetap harus membuktikan setiap unsur pidana sebelum menentukan pertanggungjawaban hukum para tersangka.
(Redaksi)
