POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Tahapan proses menuju pemilihan wali kota (pilwali) Kota Samarinda terus berlanjut ditengah pandemi Covid - 19 atau virus korona.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda, Firman Hidayat menyampaikan, sesuai arahan dari KPU RI dengan nomor surat edaran 612, KPU harus melakukan monitoring dan evaluasi dengan mengambil sampling 5 persen dari seluruh jumlah TPS yang ada masing-masing kota.

"Menurut data ada 1.666 TPS, kalau lima persennya sekitar 58 tapi kita ambil angka maksimal di atas 58. Dan kami sudah mengerahkan semua kekuatan di SDM (sumber daya manusia) KPU Samarinda secara maksimal," ujar Firman sapaanya, Rabu (5/8/2020).

Ditanya terkait perkembangan PPDP di Kota Samarinda, Firman menjelaskan, KPU Samarinda terus melakukan monitoring kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) hingga 13 Agustus mendatang.

"Masing-masing kelurahan diambil sampelnya ada 2 TPS. Dengan kategori-kategori yang sudah ditentukan pula. Misalnya, dengan kategori daerah, kelurahan, atau desa yang berbatasan dengan wilayah lain," jelasnya.

Kedua, masalah jumlah pemilih terbanyak, ketiga jumlah Daftar Pemili Tetap (DPT) yang bermasalah pada pemilu sebelumnya. Kemudian daerah dengan kontur wilayah yang sulit dijangkau.

Masalah lain terkait kondisi Covid-19 yang trennya terus naik di Kota Samarinda.

"Jadi ada beberapa ada wilayah atau RT yang lockdown, seperti di Sambutan ada satu RT yang lockdown dimana satu rumah yang dinyatakan positif covid. Itu masuk yang kita evaluasi nanti," katanya.

"Sehingga tanggal 13 itu bisa kita maksimalkan terkait pendataan pemilih. Semua bergerak, hasil evaluasi seperti apa masih kita rumuskan di divisi data," tambahnya.

Kawasan daerah perbatasan kabupaten atau kota pun mendapat perhatian khusus KPU. Seperti Kelurahan Sambutan, Kelurahan Singosari yang merupakan bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Kutai Kartanegara (Kukar).

"Kemungkinan pemetaan ini dilakukan adanya kekhawatiran seperti mobilisasi yang sangat berat. Kenapa. Karena batas antara pemukiman dan batas berjauhan. Mobilisasi pasti terlihat karena hanya ada satu jalur. Kita juga sudah bertemu dengan lurahnya, menjamin dan menggaransi kepada semua pemilih di Sindang sari jumlahnya ada tujuh TPS. Jadi tidak kesulitan untuk memantau pergerakan orang," ungkapnya.

Namun untuk wilayah Kelurahan Sambutan masih terkendala, respon warga yang khawatir dengan aktifitas banyak orang. Banyak warga yang ditemui tidak ingin membuka pintu rumah.

"Walaupun didampingi Pak RT, tetap saja tidak ada yang membuka pintu. Ini jadi masalah, nanti akan kita evaluasi agar pendataan pemilih bisa berjalan maksimal," terangnya.

KPU Samarinda pun tengah mencari solusi alternatif terkait hal tersebut. Beberapa alternatif yang sedang dipikirkan adalah meminta data-data penduduk melalui Ketua RT.

"Atau mau tidak mau kami harus turun langsung dan menjadi alternatif untuk melakukan pendataan. Tetapi untuk seluruh wilayah di Samarinda, kami menyebar ada 25 tim turun langsung untuk mengatur sekitar 108 TPS atau PPDP yang saat ini sedang bekerja," pungkasnya. ( Redaksi Politikal - 001 )