"Sebetulnya dalam proses perencanaan, kami sudah semaksimal mungkin untuk menganggarkan tapi kalau masih ada Pemda yang mencoba memotong anggaran ya agak sulit bagi kami," tambah dia lagi.

Oleh sebab itu, dia mendorong agar Kementerian Dalam Negeri lebih memperhatikan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak nanti.

Dalam pelaksanaan di lapangan pun, Ilham menegaskan seluruh calon petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Pilkada 2020 telah diwajibkan untuk mengikuti tes cepat (rapid test) Covid-19.

Jika menunjukkan gejala reaktif, maka pengujian akan dilakukan dengan tes usap.

Nantinya, apabila terdapat petugas yang positif Covid-19, maka dirinya akan diganti.

Sebagai informasi, Pemerintah dan Komisi II DPR RI resmi menyetujui pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020.

Sebelumnya gelaran Pilkada itu ditunda dari yang semula dijadwalkan 23 September 2020 akibat wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.