Padahal situasi pandemi masih jauh dari kata berakhir.

Kebijakan lain yang tak kalah keliru adalah pelonggaran sarana transportasi umum, pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga ketidakberesan pemerintah dalam menyalurkan jaring pengaman sosial ke tengah masyarakat.

"Seharusnya kita bisa mitigasi lebih awal, tapi kemudian tiba-tiba pemerintah buru-buru new normal, kemudian berada pada situasi sekarang ini tentu menjadi hal yang sangat rumit. Jadinya pandemi yang berkepanjangan," kata Wasekjen DPP Demokrat itu.

Lebih jauh, Irwan mengaku tidak setuju bila pemerintah menerapkan sanksi kepada masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19.

Menurutnya, menerapkan sanksi dengan harapan masyarakat lebih patuh melaksanakan protokol kesehatan bukan sebuah solusi.

Ia meminta agar pemerintah becermin serta introspeksi lebih dahulu sebelum menerapkan sanksi dalam pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 di tengah masyarakat.

Irwan pun menegaskan bahwa kunci penanganan Covid-19 saat ini adalah pemerintah harus menjadi teladan kepada masyarakat.

"Ibarat pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi pemerintahnya ini sudah kencing berdiri, masyarakat lihat pemerintah seperti ini akhirnya enggak ada yang diteladani," tutur Irwan.

"Kepemimpinan itu harusnya ada teladan mulai dari presiden sampai ke bawah. Kalau enggak, enggak selesai-selesai Covid-19 ini," imbuhnya.