POLITIKAL.ID –Penerapan Kurikulum Merdeka di Kalimantan Timur dinilai membuka peluang bagi sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif.
Namun, ketimpangan kesejahteraan guru antar jenjang pendidikan menjadi bayang-bayang yang dapat menghambat efektivitas kurikulum ini dalam jangka panjang.
Disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menilai bahwa meskipun Kurikulum Merdeka memberikan ruang belajar yang lebih fleksibel bagi siswa, pelaksanaannya tetap bertumpu pada kesiapan tenaga pendidik.
Namun dilapangan kesehateraan guru dan tenaga pendidik masih belum merata.Ia mencontohkan, guru-guru di jenjang PAUD dan SMP di beberapa daerah di Kaltim masih menghadapi keterbatasan insentif, berbeda dengan rekan mereka di jenjang SMA atau SMK.
“Padahal, pembentukan karakter anak justru dimulai dari usia dini. Kalau guru PAUD dan SMP terus berada di posisi marginal, bagaimana pendidikan dasar bisa berkualitas?” ujarnya.
Damayanti menekankan, jika pemerintah serius ingin menciptakan generasi unggul melalui Kurikulum Merdeka, maka peningkatan kompetensi harus dibarengi dengan perbaikan insentif. .
Menurutnya, kesuksesan Kurikulum Merdeka tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan para pendidik.
“Guru bukan hanya pelaksana kurikulum, mereka adalah penggerak utama perubahan pendidikan. Jangan sampai mereka tertinggal saat sistem pendidikan sedang bergerak maju,” pungkasnya.
(Adv)
