POLITIKAL.ID - Kepengurusan Partai Persatuan pembangunan di bawah komando Muhammad Mardiono telah disahkan Kemenkum HAM. Dengan demikian secara hukum, ketua PPP bukan lagi Suharso Monoarfa. Surat Kemenkum HAM bernomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022. Dalam surat tersebut menyatakan bahwa Mardiono menjadi Plt Ketum PPP periode 2020-2025. Surat itu ditandatangani langsung oleh Menkum HAM Yasonna Laoly per tanggal 9 September 2022. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berjanji akan memproses permohonan perubahan kepengurusan posisi ketua umum PPP. Saat ini PPP sudah mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum dan HAM. "Iya iya (akan diproses sesuai aturan)," ujar Yasonna di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/9). Yasonna menyebut belum ada hasil dari pemeriksaan dokumen yang diserahkan PPP. Kementerian Hukum dan HAM tengah dikaji. "Sedang kita kaji," ujar Yasonna.

Sebagaimana diketahui Muhammad Mardiono dipilih jadi pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa. (*)