POLITIKAL.ID -  Sejumlah masyarakat mengeluhkan  Pelaksanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang kembali diterapkan 2023 yang diterapkan di Samarinda. 

Keluhan masyarakat itu segera direspon para anggota legislatif Kota Tepian.

Semisal Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Maswedi yang menilai pelaksanaan PPDB harus segera mendapat pembenahan.

“Kalau dari sisi kesempurnaan masih jauh, artinya masih banyak problem sebenarnya yang ditimbulkan dari sistem yang ada saat ini, khususnya terkait dengan zonasi,” kata Maswedi.

Politikus Partai Nasdem itu mengaku mendapat beberapa aduan dari masyarakat terkait sistem zonasi PPDB, di mana para pelajar tidak terakomodasi dengan baik.

Dicontohkan Maswedi, salah satunya adalah keluhan orang tua murid yang berada di kawasan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara.

“Iya kami ada mendapat aduan dari sana. Karena di sana (Lempake) hanya ada satu SMP Negeri 13, dan tidak bisa menampung semua calon pelajar,” imbuhnya.

Karena terbatasnya jumlah sekolah, walhasil para peserta didik yang berada di Lempake harus bergeser ke sekolah yang berada di kawasan Tanah Merah.

“Iya mereka terlempar ke Tanah Merah yang notabenenya lebih jauh,” jelasnya.

Selain persoalan jumlah sekolah yang berada dipinggiran kota. Meswedi juga mengharapkan agar pelaksanaan PPDB bisa mendapat kajian ulang.

Tujuannya, agar siswa yang berada disuatu kawasan bisa dapat terakomodir tanpa harus terlempar jauh dari kediaman mereka.

“Selain itu juga, kami ada menerima laporan lain seperti beberapa sekolah di sisi kuota belum terpenuhi,” tandasnya.

(Advertorial)