POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Ditengah situasi pandemi Covid - 19, pemerintah mesti mempertimbangkan situasi dan kondisi dalam memutuskan kebijakan. Hal itu disampaikan Sekertaris Komisi III DPRD Kota Samarinda, M Novan Syahronny Pasie. Ia berharap pemerintah pusat mampu mengeluarkan kebijakan yang realistis kepada masyarakat. Ia mengaku selama ini banyak hal yang diturunkan dari pusat malah menambah beban kepada masyarakat di masing-masing daerah. "Banyak kebijakan tertentu juga dari pusat yang itu masuk kategori tanda kutip, seperti sertifikat vaksin, kami dari DPRD berharap ada solusi terbaiknya," ujar Novan sapaannya kepada awak media, Senin (9/8/2021). Meskipun kebijakan itu berdasarkan dari arahan Pemerintah Pusat. Namun, politisi Golkar itu menyatakan seharusnya berjalan seirama dengan situasi dan kondisi di setiap daerah. Sebagai contoh di Samarinda, jumlah vaksin masih terbatas, sedangkan mobilitas masyarakat melakukan kegiatan juga ada pembatasan, ditambah lagi dengan syarat harus memiliki kartu vaksin apabila ingin berpergian keluar daerah. "Ini semakin memberikan tekanan terhadap masyarakat, jadi jangan sampai masyarakat berfikit negatif terhadap apa yang dilakukan pemerintah," imbuhnya. Lanjut kata dia lagi, masyarakat menginginkan distribusi vaksin dari pusat kepada daerah lebih dahulu dipenuhi. Disebutnya, yang berjalan selama ini masih banyak masyarakat kebingungan. "Pemerintah juga harus mensosialisasikan hal tersebut, supaya masyarakat tidak terlalu buta informasi. Apalagi soal vaksin, biar mereka semua tidak hanya mengejar sertifikat, namun juga memahami manfaatnya," ungkapnya. (*)