POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Kegiatan hari kemerdekaan Indonesia tetap berlangsung kendati pada masa pandemi seperti sekarang.
Puluhan perempuan yang tergabung dalam Perempuan Indonesia Raya ( PIRA ) Kaltim dan Bersatu untuk Samarinda ( Bunda ) berziarah ke taman makam pahlawan Kesuma Bangsa, Samarinda, Kaltim.
Kegiatan itu turut diikuti Istri Bapaslon wali kota dan wakil wali kota, Andi Harun - Rusmadi Wongso.
Dikonfirmasi seusai kegiatan, istri Andi Harun, Rinda Wahyuni Harun mengatakan, prosesi ini mengingatkan masyarakat terhadap jasa perjuangan para pejuang.
Selain mengenang, Rinda sapaannya itu ingin menunjukan bahwa hasil perjuangan para pejuang tidak sia - sia.
Dengan begitu seluruh rakyat wajib pertahankan dan meneruskan cita - cita luhur para pahlawan.
"Saat ini kita sudah merdeka dari penjajah. Namun ada hal tetap harus kita perjuangkan. Masih banyak permasalahan yang terjadi yang harus kita perjuangkan," ujar Rinda.
Dirinya memberikan contoh perjuangan yang dilakukan semisal melawan diri sendiri, dan melawan kekuasaan yang tidak adil.
Sebagai seorang perempuan yang juga memiliki cita - cita, kegiatan ini tak sekedar seremonial belaka tetapi juga berbuat untuk Samarinda.
Misalnya saja disebutnya, masih banyak anak - anak yang belum merdeka untuk meraih kemerdekaan bermain dan mendapat akses pendidikan yang layak.
Dengan begitu anak - anak harus mendapat pembelaan.
"Ini bisa membuka pandangan perempuan untuk berbuat lebih besar bagi masyarakat," imbuhnya.
Ditanya tentang kemerdekaan terlebih bagi perempuan, dirinya menyebut perempuan belum merdeka.
Kemerdekaan untuk diri sendiri dan persoalan kekerasan seksual dan perkosaan serta pelecehan masih menjadi masalah besar yang harus diselesaikan.
Selain itu, keterwakilan perempuan di jabatan publik masih terbilang masih minim.
"Harapannya pemerintah memberikan porsi kepada perempuan dan perlindungan yang layak, perempuan juga mesti diperhatikan dan diberi wadah untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas sebagai modal pembangunan bagi masyarakat," pungkasnya.
( Redaksi Politikal - 001 )
