POLITIKAL.ID – Isu mengenai perombakan kabinet (reshuffle kabinet) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat belakangan ini.
Reshuffle kabinet biasanya menjadi langkah strategis yang diambil untuk menyegarkan tim pemerintahan, meningkatkan efektivitas, serta menyesuaikan dengan kebutuhan politik dan dinamika yang berkembang.
Reshufle kabinet ini berhembus usai usai Prabowo menegaskan bakal menyingkirkan pembantunya di kabinet pemerintahan yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat.
Hal tersebut disampaikan Prabowo merespons pertanyaan terkait peluang reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja sebagai presiden.
Menanggapi kabar perombakan kebinet, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan jika hal demikian merupakan kewenangan Presiden Prabowo.
Bahlil lantas mengaku enggan berkomentar melampaui batas terkait isu tersebut.
“Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden karena itu adalah hak prerogatif Presiden,” ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (8/2).
“Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan,” sambungnya.
Namun, di luar itu, Bahlil percaya diri bahwa kader Golkar yang berada di kabinet adalah tokoh berkualitas. Ia juga meyakini reputasi dan kinerja menteri dan wakil menteri dari Golkar diketahui Presiden Prabowo.
Kondisi itu membuatnya percaya kader Partai Golkar akan baik-baik saja di dalam Kabinet Merah Putih. Ia juga menegaskan komitmen Golkar sebagai garda terdepan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar,” ungkap Bahlil.
“Kami yakin Golkar, Insyaallah, semua baik-baik saja. Karena Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” lanjutnya.
(*)
