Novi meminta Bank BPR agar segera menyelesaikan permasalahan internalnya. Novi sapaanya itu kuatir jika tidak terselesaikan dan berlarut-larut akan menimbulkan kinerja yang tidak sehat. “Pasti akibatnya adalah produktivitas dalam menjalani roda perbankan tidak efektif, bisa menimbulkan kerugian,” ujarnya. Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menemukan lima penyimpangan yang menyebabkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Kota Samarinda mengalami kerugian miliaran rupiah. Lima penyimpangan itu yakni, penyalahgunaan di bagian kredit, adanya kredit fiktif, penyalahgunaan uang pelunasan kredit, penyalahgunaan sebagian dana kredit, pencairan dan deposito dan tabungan nasabah. Meskipun, permasalahan internal di tubuh Bank BPR menjadi kewenangan Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Selaku anggota DPRD dirinya akan selalu berupaya menjalankan fungsi pengawasan untuk penyelesaian sejumlah persoalan di Bank BPR. “Harus segera diselesaikan secara baik, agar ke depan Bank itu memaksimalkan pelayanannya kepada nasabah, tidak lagi berbenturan dan berkonflik di internal, akan berpengaruh terhadap semangat bekerja,” tuturnya. Politisi partai PAN itu menyebutkan, permasalahan itu diketahui karena ada pengakuan dari pihak manajemen BPR pada saat pertemuan hearing antara pihak BPR dengan jajaran Komisi II DPRD Samarinda. “Karena banyak keterangan dari pihak BPR yang tidak sinkron satu dengan yang lainnya,” jelasnya. Walaupun, kerap disuntik dana segar, Novi menyebutkan, BPR selalu saja mengalami kerugian setiap tahunnya. Dia pun merasa bingung, karena setiap kali disetujui penyertaan modal, BPR selalu mengeluh lantaran mengalami kerugian. “Heran juga, bagaimana ya pengelolaannya. Padahal pembiayaan UMKM itu lebih bagus,” pungkasnya. (Adv/*)
Minim Pemasukan Kas Daerah, Anggota Komisi II DPRD Samarinda Soroti Perusda Perbankan
Selasa, 2 November 2021 15:8
IST
POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Sebagai perusahaan plat merah Bank BPR disebut - sebut tidak memberikan kontribusinya untuk kas daerah. Hal itu dikatakan Anggota Komisi II, DPRD Samarinda, Novi Marinda Putri saat ditanya awak media terkait buntungnya BUMD di sektor perkreditan tersebut. “Bagaimana mungkin juga ada PAD-nya, rugi terus,” kata Novi sapaannya, Selasa (02/11/2021) di ruangan kerja. Program yang ditawarkan pihak Bank BPR, diungkapkan Novi tidak memiliki program yang unggulan dan inovatif. Sehingga meragukan jika kembali disuport dana APBD. “Dari paparan saat hearing beberapa kali, memang tidak ada program yang bisa menjanjikan meraup keuntungan banyak,” ungkapnya. Novi meminta Bank BPR agar segera menyelesaikan permasalahan internalnya. Novi sapaanya itu kuatir jika tidak terselesaikan dan berlarut-larut akan menimbulkan kinerja yang tidak sehat. “Pasti akibatnya adalah produktivitas dalam menjalani roda perbankan tidak efektif, bisa menimbulkan kerugian,” ujarnya. Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menemukan lima penyimpangan yang menyebabkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Kota Samarinda mengalami kerugian miliaran rupiah. Lima penyimpangan itu yakni, penyalahgunaan di bagian kredit, adanya kredit fiktif, penyalahgunaan uang pelunasan kredit, penyalahgunaan sebagian dana kredit, pencairan dan deposito dan tabungan nasabah. Meskipun, permasalahan internal di tubuh Bank BPR menjadi kewenangan Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Selaku anggota DPRD dirinya akan selalu berupaya menjalankan fungsi pengawasan untuk penyelesaian sejumlah persoalan di Bank BPR. “Harus segera diselesaikan secara baik, agar ke depan Bank itu memaksimalkan pelayanannya kepada nasabah, tidak lagi berbenturan dan berkonflik di internal, akan berpengaruh terhadap semangat bekerja,” tuturnya. Politisi partai PAN itu menyebutkan, permasalahan itu diketahui karena ada pengakuan dari pihak manajemen BPR pada saat pertemuan hearing antara pihak BPR dengan jajaran Komisi II DPRD Samarinda. “Karena banyak keterangan dari pihak BPR yang tidak sinkron satu dengan yang lainnya,” jelasnya. Walaupun, kerap disuntik dana segar, Novi menyebutkan, BPR selalu saja mengalami kerugian setiap tahunnya. Dia pun merasa bingung, karena setiap kali disetujui penyertaan modal, BPR selalu mengeluh lantaran mengalami kerugian. “Heran juga, bagaimana ya pengelolaannya. Padahal pembiayaan UMKM itu lebih bagus,” pungkasnya. (Adv/*)
Novi meminta Bank BPR agar segera menyelesaikan permasalahan internalnya. Novi sapaanya itu kuatir jika tidak terselesaikan dan berlarut-larut akan menimbulkan kinerja yang tidak sehat. “Pasti akibatnya adalah produktivitas dalam menjalani roda perbankan tidak efektif, bisa menimbulkan kerugian,” ujarnya. Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menemukan lima penyimpangan yang menyebabkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Kota Samarinda mengalami kerugian miliaran rupiah. Lima penyimpangan itu yakni, penyalahgunaan di bagian kredit, adanya kredit fiktif, penyalahgunaan uang pelunasan kredit, penyalahgunaan sebagian dana kredit, pencairan dan deposito dan tabungan nasabah. Meskipun, permasalahan internal di tubuh Bank BPR menjadi kewenangan Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Selaku anggota DPRD dirinya akan selalu berupaya menjalankan fungsi pengawasan untuk penyelesaian sejumlah persoalan di Bank BPR. “Harus segera diselesaikan secara baik, agar ke depan Bank itu memaksimalkan pelayanannya kepada nasabah, tidak lagi berbenturan dan berkonflik di internal, akan berpengaruh terhadap semangat bekerja,” tuturnya. Politisi partai PAN itu menyebutkan, permasalahan itu diketahui karena ada pengakuan dari pihak manajemen BPR pada saat pertemuan hearing antara pihak BPR dengan jajaran Komisi II DPRD Samarinda. “Karena banyak keterangan dari pihak BPR yang tidak sinkron satu dengan yang lainnya,” jelasnya. Walaupun, kerap disuntik dana segar, Novi menyebutkan, BPR selalu saja mengalami kerugian setiap tahunnya. Dia pun merasa bingung, karena setiap kali disetujui penyertaan modal, BPR selalu mengeluh lantaran mengalami kerugian. “Heran juga, bagaimana ya pengelolaannya. Padahal pembiayaan UMKM itu lebih bagus,” pungkasnya. (Adv/*)
Berita terkait
