POLITIKAL.ID – Proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki babak baru. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI kini menetapkan 9 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna untuk memilih dan melantik Wakil Presiden pengganti.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan keputusan tersebut pada Senin (16/11/2026). Keputusan itu muncul setelah pimpinan MPR menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI.
Sebelumnya, MPR merencanakan sidang paripurna pada 2 Desember 2026. Namun, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perubahan jadwal karena padatnya agenda kenegaraan.
“Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR pada hari ini menyetujui tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkap Muzani dalam keterangan tertulis.
Presiden Prabowo Usulkan Perubahan Jadwal Sidang MPR
Muzani menjelaskan, MPR menggelar rapat gabungan setelah menerima surat balasan Presiden. Surat tersebut merupakan tanggapan atas surat MPR yang dikirim pada 13 November 2026.
Dalam surat sebelumnya, MPR menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna. Agenda itu mencakup pengisian kekosongan jabatan Wapres, pemilihan, hingga pelantikan.
Namun, Prabowo meminta tambahan waktu untuk mempertimbangkan dua nama kandidat Wapres. Presiden juga perlu berkoordinasi dengan partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh.
“Karena itu, dalam suratnya Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dilaksanakan tanggal 9 Desember, harinya Rabu,” jelas Muzani.
Penentuan Kandidat Wapres Butuh Pertimbangan Presiden
Muzani menyebut perubahan jadwal memberikan kesempatan lebih luas kepada Presiden untuk menentukan kandidat Wapres.
Sebab, jika MPR tetap menggelar sidang pada 2 Desember, Presiden harus menyerahkan dua nama kandidat paling lambat 18 November 2026.
Aturan tersebut mengharuskan Presiden mengajukan nama calon Wapres maksimal 14 hari sebelum sidang paripurna.
Dengan pengunduran jadwal selama satu minggu, Prabowo memiliki waktu tambahan untuk membahas kandidat bersama berbagai pihak.
Muzani menilai waktu tersebut penting karena Presiden harus mempertimbangkan berbagai masukan sebelum menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.
MPR Tunjuk Bambang Wuryanto Pimpin Panitia Ad Hoc
Selain menetapkan jadwal sidang, rapat gabungan juga membahas persiapan prosesi pelantikan Wapres terpilih.
Muzani mengatakan MPR akan melaksanakan pelantikan dengan mengacu pada semangat Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945.
Untuk mempersiapkan agenda tersebut, MPR menunjuk Bambang Wuryanto sebagai ketua panitia ad hoc. Panitia ini akan melibatkan dua wakil ketua dan 36 anggota dari unsur fraksi serta kelompok DPD.
MPR juga membentuk Tim Verifikasi. Lestari Moerdijat bertindak sebagai koordinator, sedangkan Habiburrahman menjabat ketua tim. Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan akan mengisi posisi sekretaris.
Dengan keputusan tersebut, MPR menjadwalkan kembali seluruh agenda pengisian jabatan Wapres pada 9 Desember 2026.
(Redaksi)



