POLITIKAL.ID - Guna mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019 yang menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi bakal calon presiden (bacapres), Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat internal memabahas hal tersebut.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengungkapkan, rapat digelar di kediaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Jalan Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/2023).
“Padahal kan sudah hampir empat tahun ya, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan munas itu belum kelihatan,” ujar Ridwan dihubungi wartawan, Minggu
Ia mengungkapkan, Golkar memang sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada tahun lalu bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Tapi, Ridwan menganggap pergerakan KIB pun sampai saat ini tidak jelas. Sebab, tiga partai politik (parpol) menunjukan sikap yang berbeda soal pengusungan bacapres.
Bahkan, saat ini, PPP sudah menjalin kerja sama politik dengan PDI-P karena sama-sama mendukung Ganjar Pranowo sebagai bacapres.
Sedangkan, Golkar dan PAN belum mementukan langkah politiknya.
“Nah, ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah, karena fungsinya dewan pakar ini kan para pemikir lah, senior-senior Partai Golkar yang sudah berpengalaman,” papar dia.
Ridwan menuturkan, ia mendorong agar Dewan Pakar Partai Golkar segera mengeluarkan rekomendasi.
Alasannya, saat ini Golkar dianggap tak leluasa bergerak, salah satunya karena Airlangga sebagai ketua umum berada di Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik.
Ia mengungkapkan, bahwa keputusan Munas Golkar 2019 juga tak lepas dari kepentingan Istana. Maka, posisi Airlangga bisa terancam jika bertindak di luar keinginan Istana.
“Akhirnya dia (Airlangga) ditawan, Golkar juga ditawan dengan keputusan munas itu,” imbuh dia.
Diketahui saat ini Partai Golkar belum menentukan sikap politiknya untuk mendukung bacapres tertentu. Meski begitu, Golkar sempat menunjukkan keakraban dengan Partai Gerindra.
Golkar pun sempat ingin mendorong pembentukan koalisi besar dengan menggabungkan KIB dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang berisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tujuannya, untuk mendorong agar Airlangga bisa menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Prabowo.
(Redaksi)
