MPOLITIKAL.ID, SAMARINDA - Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2019 DPRD Kaltim menyebut laporan yang disampaikan belum sinkron.
Ketidaksinkronan itu disebutnya tentang berbedanya penyampaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara lisan dengan laporan tertulis yang telah dibukukan Pemprov Kaltim.
"Sudah kami konfirmasi semua OPD terkait, namun tetap sama, datanya tidak sinkron," ujar anggota pansus Sarkowy V Zahri, Sabtu (9/5/2020) saat dikonfirmasi.
Owi sapaannya itu menjelaskan, buku tahunan yang telah disusun dan dicetak berbeda data dengan buku.
Bahkan ditambahnya lagi, laporan LKPj 2019 penyusunan data dibuat seolah mengejar tayang.
Pun ditemukan pula, data tahun 2018 sama 2019 datanya sama, padahal pansus mengawasi LKPj 2019.
Data tersebut menurutnya keliatan copy paste. Koordinasi OPD dengan tim yang menyusun data tidak dilihatnya belum ada.
"Jujur saja, kami dipansus kesulitan mempelajari data," tandasnya.
Seharusnya, menurut politisi Golkar itu idealnya di tingkat OPD Pemprov Kaltim membentuk tim. Dengan begitu penyusunan laporan dianggapnya digarap serius.
"Meskipun program gubernur itu bagus, tapi penyajian seolah sembarangan begini, jadinya tidak bagus," paparnya.
Karena pansus itu outputnya rekomendasi. Otomatis rekomendasi menyikapi laporan terkait dengan substansi kinerja dan mekanisme penyajian agar di lain waktu tidak terulang. (Redaksi Politikal - 001)
