Karena itu, menurutnya, dari sisi efektivitas, pihaknya melihat masing-masing komisi sudah mencoba jalan dengan membentuk panja.

“Misalkan Panja di Komisi VI berjalan efektif, di Komisi III mengawasi sisi hukumnya dan Jiwasraya dan kasus ini banyak sudah ditangkap. Komisi XI juga mengawasi sehingga kami tidak melihat bahwa ada urgensi untuk membentuk pansus. Pansus itu kalau kita melihat pansus dibentuk memang ada yang mampet, nggak bisa diselesaikan lewat Panja,” katanya.

Menurut Darmadi, opsi penyelamatan Jiwasraya paling lama bulan Maret karena Kementerian BUMN harus berkoordinasi dengan OJK untuk beberapa rencana penyelamatan, serta harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kejaksaan.

”Mereka janji akhir Maret sudah lahir opsi penyelamatan, setelah konsultasi dengan Komisi VI. Jadi, tentu saja kami juga melihat bahwa memang sasarannya adalah penyelamatan dan penyelamatan perusahaan Jiwasraya dan itu bisa dilakukan lewat Panja,” tuturnya.

Mengenai adanya dugaan aliran dana untuk kepentingan pilpres, Darmadi mengatakan bahwa kronologinya sudah jelas sehingga tak muncul berbagai dugaan.

“Kapan diangkat tiga direksi? Diangkat itu 2008 dan berakhir 2018. Kapan persetujuan saving plan terjadi? 2012 itu. Belum OJK, 2013 baru dipasarkan, kapan terjadi penciptaan konglomerat paling besar, itu di era mana, apakah di era sebelumnya? Enggak ada, di era ini, ada enggak?” tanya Darmadi. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Soal Skandal Asuransi Jiwasraya, PDIP: Buka Saja Semua"