POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pemprov Kaltim meski memutar otak untuk mendorong ekonomi Kaltim dalam arti luas. Dampak pandemi virus covid - 19 membuat ekonomi melambat terlebih di sektor padat. Tiga hal penting yang mempengaruhi perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian terhadap RPJMD Kaltim 2019 2023. Disebutkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim HM Aswin, kebijakan nasional terkait pemindahan IKN dan Permendagri tentang klarifikasi, kodefikasi dan nomeklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Termasuk kondisi pandemi covid 19 yang mengganggu atau mempengaruhi perekonomian dan keuangan Kaltim yang berimplikasi pada tingkat kesejahteraan, pencapaian ipm, peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. "Sebagaimana disampaikan pak gubernur, kalau kita ingin menganalisis, maka harus melihat situasi dan kondisi saat ini bukan hanya Kaltim tapi Indonesia bahkan dunia khususnya negara - negara tujuan ekspor kita yang besar terdampak Corona," jelas Aswin, Sabtu (20/2/2021). Lanjut Aswin pihaknya melakukan evaluasi RPJMD terutama berkaitan beberapa target indikator kinerja utama daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan pertimbangan dampak covid 19 yang mempengaruhi kinerja perekonomian dan keuangan daerah, sehingga target akhir kinerja RPJMD perlu disesuaikan. "Inilah dasar kami melakukan penyusunan rancangan awal perubahan RPJMD Kaltim tahun 2019-2023 dan rancangan awal RKPD Kaltim tahun 2022," ujarnya. Aswin menjelaskan capaian indikator makro Kaltim di tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya bahkan melampaui target yang ditetapkan. Diantaranya, indeks pembangunan manusia (ipm) dari target 75 persen menjadi 76 persen atau melampaui target, sedangkan ipm nasional ditetapkan 71,95. "Secara nasional, ipm kita berstatus tinggi. Namun dikarenakan pandemi covid 19, ipm mengalami sedikit penurunan 0,37 poin. Tapi melampaui dari target daerah 75 persen dan target nasional 71,94," terangnya. (001)