POLITIKAL.ID - Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain sampaikan lima catatan saat Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB tahun ajaran 2023/2024.

Yang pertama yang harus diperbaiki yaitu penyatuan visi bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Pasalnya, dewan menilai masih banyak pihak yang belum mengerti tentang pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB kali ini, termasuk para kepala daerah.

"Paling tidak ada lima hal yang menurut saya menjadi pokok perhatian yang saya tuliskan disela-sela pertemuan," ujar Sani, Kamis (4/5/2023) kemarin.

Lanjut dijelaskannya, kedua yang harus diperhatikan yaitu perlunya clearing house untuk penanganan ketika ditemukan masalah saat pelaksanaan PPDB.

"Saya lihat upaya ini dimulai dengan kanal pelaporan di www.lapor.go.id. Walau terlambat tapi saya menganggap hal ini langkah maju. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda (Disdikbud), dan diharapkan tetap membuat layanan khusus pengaduan lokal khususnya di Samarinda," kata dia.

Masalah ketiga, menurutnya, biasanya bermula dari penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di tiap kecamatan dan kelurahan.