POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Executive Committee - EXCO Partai Buruh Exco Kalimantan Timur (Kaltim) memperingati hari buruh sedunia di Jalan Gajah Mada Samarinda, Sabtu (14/5/2022). Bertema MayDay Fiesta 2022, puluhan massa berseragam kaos orange itu membagikan selebaran dan stiker partai buruh pada pukul 15.00 WITA di depan kantor Gubernur. Tak hanya itu, massa juga melakukan orasi secara bergantian dengan menggunakan alat pengeras suara atau megaphone. Ketua Eksekutif Komite (Exco) Partai Buruh Kaltim, Benny Kowel mengatakan, aksi ini dilakukan sesuai dengan arahan Partai Buruh di nasional yang melaksanakan aksi serentak 14 MayDar ini. sebanyak 18 tuntutan disampaikan Partai Buruh Kaltim menyangkut kesejahteraan para pekerja. Mulai dari penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law, penghapusan sistem outsourcing, menolak kenaikan pajak PPn 11 persen dan turunkan harga kebutuhan pokok. Selain itu, partai besutan Said Iqbal di nasional itu menyerukan stop kriminalisasi petani, mengangkat guru dan honorer menjadi PNS/ASN, hingga tuntutan biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun. "Ada 38 ribu ada sekitar 38.000 guru, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan honorer yang belum diangkat menjadi ASN atau PNS," kata Benny Kowel mengutip data BPS Kaltim tahun 2022 seusai aksi. Lanjut dia, sudah seharusnya pemerintah memperhatikan kesejahteraan pegawai di lingkungan pemerintah daerah yang berstatus PPTH dan PPTB. "Mereka hanya diberi upah sekitar Rp 800 juta sampai Rp 1 juta per bulan. Politik anggaran ini yang akan kami perjuangkan ketika duduk di DPRD provinsi untuk menaikkan gaji mereka setara UMP," jelasnya. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Exco Partai Buruh Kaltim, Eddy Heriadi Mochsen, aksi simpatik itu bagian dari momen hari buruh sedunia. "Karena 1 Mei 2022 kemarin bertepatan dengan hari raya Idulfitri, makanya kami laksanakan hari ini," ucapnya. Menurutnya, sudah saatnya para kaum buruh memperjuangkan kesejahteraannya dan menentukan sikap politiknya bersama Partai Buruh. "Buruh harus punya alat politiknya sendiri," ungkapnya. Sebab, partai yang sudah ada saat ini tidak sepenuhnya membawa aspirasi kaum buruh, tani dan nelayan. Dengan begitu, kehadiran partai kelas buruh adalah suatu kebutuhan yang medesak saat ini. Ditengah gempuran kekuatan oligarki yang semakin menguat di level ekonomi dan politik. "Ada 18 tuntutan dan program kesejahteraan yang kami suarakan. Ini dalam rangka memperjuangkan hak terutama kaum buruh di Kaltim," tegasnya. Dijelaskan Edy sapaannya itu, Partai Buruh Kaltim 100 persen sepenuhnya telah memiliki struktur di 10 Kabupaten Kota se Kaltim. Sementara itu di tingkat kecamatan, proses penstrukturan sedang progres berjalan dengan persentase 62 persen. Sesuai aturan UU Pemilu dan P KPU, pembentukan partai diharuskan memenuhi syarat minimal. "Mohon doa untuk semua. Partai Buruh bisa lolos verifikasi faktual KPU," tutupnya. (*)