Pasalnya, ada dua peraturan yang menjadi payung hukum, yakni perkada dan aturan dari penyelenggara.

“Asalkan ada kerja sama untuk menyukseskan pilkada serentak, maka tahapan selanjutnya akan berjalan lebih baik,” ujar mantan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri itu melalui keterangan tertulis, Rabu (16/9/2020).

Bahtiar mengajak semua pihak menjadikan pilkada sebagai instrumen untuk menangani, melawan Covid-19, dan dampak sosial-ekonominya.

“Harapan kita, output pilkada ini benar-benar menghasilkan kepala daerah yang memiliki pemahaman, wawasan, inovasi, dan gagasan bagaimana memajukan daerah,” ujarnya.

Meskipun tengah dilanda pagebluk, daerah harus tetap bisa membangun. Masyarakat pun harus tetap bekerja.

Kemendagri mengingatkan para bakal pasangan calon (bapaslon) untuk membuat pakta integritas secara mandiri.

Tujuannya, mereka bisa bertanggung jawab terhadap diri dan tim suksesnya jika ada yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.