"Seyogyanya apabila pemerintah bermaksud untuk mempermudah perizinan maka sistem pengenaan sanksinya harus lebih ketat dengan mengembangkan sistem peradilan administrasi yang modern" tambahnya.

Secara garis besar, Ledia mengatakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja perlu dibahas secara komprehensif dengan waktu yang lebih lama.

Alasannya, RUU tersebut berdampak terhadap lebih dari 78 undang-undang.

Asas kecermatan harus benar-benar dipegang.

Menurutnya, pembahasan selama ini masih kurang optimal karena tidak melibatkan banyak elemen masyarakat serta rentang waktu yang relatif singkat.

"Padahal Undang-undang ini akan memberikan dampak luas bagi banyak orang, bagi bangsa ini," kata Ledia. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "PKS Anggap RUU Ciptaker Mudahkan Asing, Kedaulatan Terancam"