Dia berkata seharusnya Luhut dan Dita tidak berpolemik secara amatiran di publik. Pasalnya, kata Masinton, kecemasan publik seputar kedatangan 49 TKA asal China ialah terkait prosedur karantina yang tidak dilakukan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Seharusnya Menko Kemaritiman dan Investasi serta Menaker tidak berpolemik amatiran di publik, karena fokus publik bukan sekedar perizinan kerja tetapi kecemasan masyarakat terhadap 49 TKA asal negeri China yang masuk tanpa prosedur pengkarantinaan sesuai arahan Presiden dan WHO," tutur Masinton.

Lebih jauh, Masinton meminta kementerian atau lembaga yang tidak dilibatkan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersikap displin dalam menjalankan tugas dengan tidak memberikan informasi yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Ia pun meminta seluruh penyelenggara negara baik yang berada di level eksekutif, legislatif, hingga yudikatif bekerja profesional dalam penanggulangan virus corona.

"Seluruh penyelenggara negara eksekutif, legislatif dan yudikatif harus bekerja profesional membantu dan melayani rakyat dalam mengatasi virus corona," ucap dia.

Silang pendapat dan beda pernyataan terjadi di antara empat instansi pemerintah dalam menyikapi kedatangan 49 TKA asal China di Bandara Haluoleo, Kendari pada Minggu (15/3).

Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam mengatakan 49 TKA China yang baru tiba di Bandara Haluoleo merupakan pekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Morosi Kabupaten Konawe.