POLITIKAL.ID – Program Poliran atau Polisi Peduli Pengangguran menjadi salah satu upaya Polri untuk membantu masyarakat meningkatkan keterampilan kerja sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program yang digagas Jenderal Suyudi Ario Seto saat menjabat Kapolda Banten ini menghubungkan pelatihan tenaga kerja dengan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pengelolaan lingkungan.
Melalui program Poliran, Polri berupaya menjawab persoalan pengangguran yang berpotensi memicu masalah sosial dan gangguan keamanan. Program ini juga mendukung kebijakan ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jenderal Suyudi merintis program tersebut melalui kegiatan pertanian yang melibatkan masyarakat. Dalam kegiatan penanaman benih jagung di Banten pada Rabu, 20 November 2024, ia menjelaskan bahwa Poliran menjadi salah satu program unggulan untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam sektor produktif.
“Kegiatan penanaman benih jagung, yang mana dalam kegiatan ini kami memiliki program unggulan sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden dan sesuai dengan petunjuk Bapak Kapolri yaitu kegiatan Poliran, Bapak. Poliran singkatan dari Polisi peduli pengangguran. Kami concern terhadap masalah pengangguran yang tentunya ini akan berimplikasi pada potensi keamanan yang ada di wilayah Banten,” kata Suyudi.
Program Poliran Sasar Pengangguran melalui Pelatihan
Polda Banten mengembangkan Balai Poliran sebagai pusat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan tenaga kerja produktif. Melalui fasilitas ini, peserta memperoleh keterampilan yang dapat mereka gunakan untuk mencari pekerjaan maupun mengembangkan usaha mandiri.
Program Poliran juga melibatkan anggota Polri, termasuk polisi wanita atau Polwan. Mereka mengikuti pelatihan dan membangun sinergi dengan kelompok tani untuk mendukung pengembangan sektor pertanian.
Suyudi menjelaskan bahwa Polda Banten melibatkan masyarakat serta menggandeng pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian. Dukungan tersebut membantu pelaksanaan kegiatan pertanian sekaligus memperluas manfaat program bagi masyarakat.
“Poliran hadir sebagai solusi konkret meningkatkan kompetensi di wilayah Banten,” ujar Suyudi.
Balai Poliran menyediakan berbagai jenis pelatihan yang menyesuaikan kebutuhan peserta dan peluang usaha. Materinya mencakup kewirausahaan, pengolahan limbah, budidaya ikan dan ayam, perawatan tanaman hidroponik, serta pembuatan pupuk.
Polda Banten juga menjalin kerja sama dengan perusahaan melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Kerja sama tersebut membuka peluang penyaluran peserta pelatihan ke dunia kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kompetensi yang mereka miliki.
Tiga Sektor Utama Balai Poliran
Balai Poliran mengembangkan pelatihan melalui tiga sektor utama. Pertama, sektor industri yang membekali peserta dengan keterampilan teknis dan kemampuan interpersonal atau soft skill untuk menghadapi kebutuhan dunia kerja.
Kedua, sektor ketahanan pangan yang memberikan pelatihan pertanian, peternakan, dan perikanan. Sektor ini mendorong masyarakat mengembangkan kegiatan produktif sekaligus mendukung ketersediaan pangan.
Ketiga, sektor lingkungan hidup yang mengajarkan pengolahan sampah dan pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi. Melalui pelatihan tersebut, masyarakat dapat mengembangkan peluang usaha berbasis pengelolaan lingkungan.
Pendekatan ini menghubungkan peningkatan keterampilan kerja dengan pemanfaatan sumber daya lokal. Masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan untuk mencari pekerjaan, tetapi juga dapat mengembangkan usaha produktif sesuai potensi wilayahnya.
Polri Kembangkan Pengolahan Limbah dan Pertanian
Kapolri sebelumnya, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, turut memaparkan sejumlah hasil program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan.
Dalam kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV di Tangerang, Banten, pada Rabu, 8 Oktober 2025, Sigit menjelaskan bahwa Polri membudidayakan sampah organik untuk menghasilkan eco-enzyme dan pupuk kompos.
Bahan yang dimanfaatkan mencakup sisa sayuran, buah-buahan, daun kering, serta limbah dapur. Polri juga mengembangkan budidaya kelinci di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan memanfaatkan kotorannya sebagai pupuk organik.
Inisiatif tersebut menunjukkan pemanfaatan limbah sebagai bahan pendukung kegiatan pertanian. Selain membantu mengurangi sampah, pengolahan tersebut membuka peluang pemanfaatan produk turunan untuk mendukung produktivitas lahan.
Polri juga bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat untuk meningkatkan produktivitas lahan basah di Kalimantan Selatan. Melalui pemanfaatan material batu asal Korea, mereka mengolah lahan dengan tingkat keasaman di bawah pH 5 agar lebih sesuai untuk kegiatan pertanian.
Sigit menyebut lahan seluas lima hektare telah menjalani empat kali panen dengan rata-rata produksi delapan ton per hektare.
Teknologi Dukung Produktivitas dan Gudang Pangan
Selain mengembangkan pelatihan dan pengolahan limbah, Polri memanfaatkan teknologi untuk mendukung kegiatan pertanian. Salah satunya berupa Solar Water Pump yang menggunakan panel surya berkapasitas 5.680 watt untuk menggerakkan pompa air.
Polri juga menggunakan teknologi Watergen yang mampu menghasilkan 100–350 liter air bersih per hari dari kelembapan udara. Teknologi tersebut berpotensi membantu penyediaan air bagi wilayah kering yang membutuhkan dukungan irigasi.
Pada aspek penyimpanan hasil panen, Sigit melaporkan penyelesaian pembangunan 18 gudang ketahanan pangan Polri di 12 provinsi. Seluruh gudang tersebut memiliki kapasitas gabungan 18.000 ton.
Pembangunan gudang itu sebelumnya dimulai melalui peletakan batu pertama di Bengkayang pada 5 Juni 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Sigit menyatakan seluruh unit telah selesai dibangun dan gudang di Jawa Barat akan menerima 100 ton jagung hasil panen sebagai tahap awal pengisian.
Rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan upaya Polri menghubungkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan, pengembangan pertanian, dan penyimpanan hasil panen. Keberlanjutan program Poliran selanjutnya bergantung pada efektivitas pelatihan, penyerapan tenaga kerja, serta kemampuan masyarakat mengembangkan kegiatan produktif secara mandiri.
(Redaksi)
