POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim turut menyoroti proyek jalan di Kukar.
Jalan menuju Kelurahan Sangasanga Muara Kutai Kartanegara (Kukar) yang dibangun dari dana bantuan keuangan (Bankeu) APBD-P tahun 2019 sebesar Rp 6,9 miliar. Namun akses jalan tersebut kini sudah rusak parah.
Banyak warga mempertanyakan kualitas akses jalan yang dinilai sangat buruk. Bukan hanya itu, kualitas benar-benar terlihat jika dibandingkan sebelum dan sesudah dilakukan semenisasi.
“Lebih berbahaya setelah dilakukan semenisasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar harus mengklarifikasi pembangunan tersebut. Sebab, jalan tersebut kan melalui bantuan keuangan (Bankeu) dari provinsi,” jelas Baharuddin Demmu, Kamis (23/4/2021).
Demmu sapaannya itu menambahkan, Bankeu yang berasal dari pemprov Kaltim, dengan tahapan tender hingga pengawasan lapangan.
Persolaan peningkatan akses jalan di Sangasanga Muara Kukar menjadi buah bibir diberbagai kegiatan. Hal tersebut ia katakan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakannya yakni, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan sosialisasi peraturan daerah (Sosper).
Pemerintah kabupaten maupun kota yang ada di Kaltim diharapkan agar lebih teliti serta transparan dalam melaksanakan kegiatan, terutama yang bersumber dari Bankeu provinsi.
“Pada waktu Pansus LKPj Gubernur ke Kukar itu laporannya lengkap semua, saya harap ke depannya jangan sia-siakan Bankeu provinsi,” imbuhnya.
Politisi PAN Kaltim itu juga menegaskan Bankeu provinsi bisa dan harus dievaluasi. Jika hasilnya kurang memuaskan, bisa menjadi bahan pertimbangan.
“Harapannya TAPD yakni, Sekda dan gubernur bisa menjalankan. Ke depannya, harus dievaluasi dan pemprov Kaltim harus bersikap,” tandasnya. (001)
