Ia juga mempertanyakann sistem aplikasi pendaftaran dan faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap penempatan guru itu.

Dia mengatakan solusi penempatan guru harus sesuai regulasi mengingat guru PPPK juga punya kewajiban yang harus dipenuhi.
 
"Saya berharap penempatan guru PPPK dapat segera diselesaikan secara adil dan tidak merugikan pihak manapun, serta mengapresiasi upaya pemerintah provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru di Kaltim," ujar legislator daerah pemilihan Kota Samarinda itu.
 
Peraturan dan kebijakan yang berlaku, lanjutnya, harus menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi para guru PPPK.
 
 "Guru-guru PPPK berperan penting dalam sistem pendidikan kita, dan kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas," katanya.

 DPRD Kaltim, menurut dia, akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan hak-hak guru PPPK terpenuhi dan mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik.
 
Dukungan penuh diberikan terhadap program pemerintah provinsi dalam perekrutan guru PPPK, yang dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan guru di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. 
 
"Dengan begitu, para guru PPPK dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan di Kaltim," ujar Puji. 

(Advertorial)