Sektor andalan Kalimantan Timur ini tentu saja di Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan sebagai penopang pembangunan dan pendapatan di daerah provinsi termasuk kabupaten dan kota.

"Sayangnya, hasil yang didapat masyarakat Kaltim tak sebanding, Kaltim hanya menjadi lumbung pasokan energi nasional," ujar Kordinator Pokja Buyung Marajo, Rabu (30/12/2020).

Hasil pengolahan potensi kekayaan yang diberikan tanggung jawab yang menjadi sorotannya adalah Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda dan Pemkab Kukar.

Pemprov Kaltim menurutnya sepanjang kurun waktu tiga tahun mengalami peningkatan. Tercatat APBD Murni Kaltim 2020, pendapatan mencapai Rp 11,8 Triliun lebih.

Sementara belanja tidak langsungnya mencapai Rp 7,1 Triliun lebih dan belanja langsung Rp 5,1 Triliun lebih. Dengan begitu total belanja Pemprov Kaltim mencapai Rp 12,2 Triliun lebih.

"Mulai dari tahun 2018 sampai 2020 ini pendapatan Pemrov Kaltim mencapai Rp 8 sampai 11 triliun lebih, biaya itu termasuk anggaran akomodatif dan birokasi, atk, kantor. Lalu belanja kantor dan lain-lain. Tahun ini biaya tertinggi ada di belanja birokrasi yang mencapai Rp 3,8 triliun lebih," imbuhnya.

Lanjut dia belanja lainnya yakni, belanja peningkatan kapasitas sebesar Rp 731 miliar lebih lalu belanja sektoral Rp 275 miliar lebih. Lalu disusul belanja kordinasi sebesar Rp 239 miliar lebih.