POLITIKAL.ID – Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara terkait gelombang unjuk rasa dengan membawa 17+8 Tuntutan Rakyat yang berlangsung di berbagai daerah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menutup telinga atas suara masyarakat, bahkan menilai sebagian besar tuntutan tersebut realistis untuk dibicarakan bersama.
“Ya saya kira kita pelajari, sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Ya saya katakan tuntutan saya kira banyak yang masuk akal, banyak yang menurut saya normatif. Dan bisa kita bicarakan dengan baik,” kata Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, akhir pekan ini.
Menurut Prabowo Subianto, keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan aspirasi publik adalah bagian dari semangat demokrasi. Ia menilai, tuntutan yang disampaikan melalui jalur demonstrasi tetap sah sebagai ekspresi politik rakyat.
“Selama disampaikan dengan tertib dan damai, tentu aspirasi rakyat harus didengar. Pemerintah punya kewajiban untuk mempelajari dan mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Meski demikian, Prabowo juga menekankan bahwa tidak semua tuntutan bisa langsung diakomodasi. Beberapa poin masih memerlukan kajian mendalam serta dialog lebih lanjut agar tidak bertentangan dengan konstitusi maupun kepentingan nasional.
“Tentu ada juga yang bisa diperdebatkan. Demokrasi itu kan memang forum untuk berunding dan mencari jalan tengah,” imbuhnya.
Respons Prabowo Subianto ini datang setelah DPR RI mengumumkan penghentian tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan bagi anggotanya, salah satu tuntutan yang sempat disuarakan masyarakat. Meski langkah itu diambil, gelombang kritik publik terhadap gaji tinggi anggota dewan dan kinerja lembaga legislatif masih terus berlanjut.
Di sisi lain, sejumlah tokoh masyarakat menilai pernyataan Prabowo sebagai angin segar. Pemerintah dianggap menunjukkan itikad baik dengan membuka ruang dialog, bukan menutup pintu. Namun, publik tetap menunggu langkah nyata setelah pernyataan Presiden tersebut.
(Redaksi)
