POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Beredar kabar surat pergantian antar waktu (paw) dari DPP Golkar ditujukan kepada Ketua DPD Golkar Kaltim. Publik pun dibuat terkejut pasalnya Makmur HAPK salah satu kader terbaik Golkar Kaltim pasca kebijakan reformasi Golkar di Kaltim berjalan. Eksisnya Golkar dikancah gelanggang politik kekuasaan Kaltim mengantarkan partai berlambang beringin itu bertahan dari badai reformasi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Kaltim, Hendra mengaku tidak mengetahui persis mengenai surat tersebut. Alasannya, Hendra mengaku sedang berada di luar kota dan melakukan kunjungan kerja. Dia mengaku terkejut dan belum melihat wujud fisik surat tersebut. “Saya belum bisa menjawab pasti. Saya juga melihatnya di sosial media,” ungkapnya saat dihubungi awak media, Sabtu (19/6/2021). Hendra yang juga Ketua DPD II Golkar Samarinda itu menjelaskan belum ada rapat pembahasan mengenai surat keputusan tersebut di internal DPD Golkar. “Mungkin bakal dirapatkan bersama karena kan sifatnya ada perintah. Tapi belum ada undangan dari pak Sekertaris,” bebernya. Sementara itu, Wakil Sekertaris DPD Golkar Kaltim, Fachrurazi mengatakan tidak mengetahui secara persis apakah surat tersebut sudah diterima pihak DPD. Dia mengatakan hal itu bisa dikonfirmasi kepada Sekertaris DPD Partai Golkar, M Husni Fahruddin. “Semestinya jika memang ada sudah dapat. Tapi saya tidak tahu persis sudah ada fisiknya atau belum,” ucapnya. Menanggapi isu keretakan di internal partai Golkar Kaltim, dia mengatakan dinamika politik adalah hal yang biasa di dalam partai. “Inikan masalah jabatan publik saja, bukan suatu kekisruhan, jadi tidak masalah. Golkar tetap solid,” terangnya. Sementara terkait pergantian jabatan publik. Dia mengatakan hal tersebut adalah tugas yang diberikan secara langsung partai. Jabatan, sebutnya, bukanlah sebuah hadiah yang didapat seorang kader, melainkan penugasan yang semata-mata yang bersifat instruksional. Sehingga jika ada pihak-pihak yang keberatan mengenai pergantian. Dia mengatakan ada mekanisme partai yang bisa ditempuh kader tersebut. “Saya kira wajar saja ada yang keberatan, monggo. Tetapi ada jalur sesuai ketentuan partai yang harus ditempuh,” ungkapnya. Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Kaltim, M Husni Fahruddin, mengatakan bahwa DPD Golkar Kaltim belum menerima surat resmi secara fisik maupun digital dari DPP Golkar. Sementara Ayub sapaan karibnya, mengaku baru mengetahui hal tersebut dari sosial media. Alhasil, dia mengatkan pihaknya belum bisa berkomentar lebih jauh terkait hal tersebut. “Kalau sudah ada akan kita sampaikan seluruh lebih lanjut. Dinamis saja. Kita masih menunggu kepastian suratnya baru mengadakan rapat internal. Tapi apapun perintah DPP kita akan laksanakan,” pungkasnya. Media ini mencoba menghubungi Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud dan Ketua DPD Golkar Kaltim, Rudi Mas’ud. Namun telepon dan pesan yang dikirimkan via whatsapp tak kunjung berbalas. (*)