POLITIKAL.ID - Rencana pertemuan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mendapat respons dari berbagai pihak.
Tak sedikit yang mendukung bertemunya dua tokoh tersebut pasca Pilpres 2024, terutama di tengah polemik pelanggaran Pemilu.
Meski demikian, mantan Menteri Sosial era Jokowi, Idrus Marham mewanti-wanti Jusuf Kalla untuk tidak membawa embel-embel Golkar saat bertemu dengan Megawati Soekarnoputri.
Pasalnya, Jusuf Kalla tak punya kapasitas lagi di Golkar untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP.
"Kalau ketemu, sebagai tokoh, saya kira sebuah keniscayaan dan memang harus ketemu, tetapi kalau misalkan ketemu atas nama Golkar, saya kira dalam kapasitas apa?" ungkap Idrus Marham, di Jakarta, Kamis (29/2/2024).
Pria yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar menilai, akan sangat tidak etis jika Jusuf Kalla membawa identitas partai berlambang pohon beringin itu ketika bertemu Megawati.
Idrus Marham menegaskan, sikap Golkar sudah jelas di Pilpres 2024, yakni berada bersama Prabowo-Gibran.
"Kalau tidak kapasitas dan posisinya tidak jelas, berarti sangat tidak etis kalau atas nama Golkar," ucapnya.
Idrus mengatakan sejauh ini Jusuf Kalla belum menyampaikan apapun kepada petinggi maupun senior di Golkar, terkait rencana pertemuan dengan Megawati.
Lagipula, belum ada mandat dan tugas dari Ketum Golkar Airlangga Hartarto kepada para senior terkait rencana pertemuan dengan Megawati.
"Terkecuali ada atas mandat dari Ketua Umum nah itu baru jelas," ujarnya.
Idrus Marham berharap rencana pertemuan Jusuf Kalla dan Megawati harus jelas terlebih dulu soal kapasitasnya.
Sebelumnya, Jusuf Kalla mengaku tengah mengatur waktu yang tepat terkait rencana pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati.
"Sedang diatur sesuai waktu yang tepat, nanti kita lihat," kata Jusuf Kalla di Universitas Indonesia, Depok, Sabtu (24/2/2024).
Dalam rencana tersebut, Jusuf Kalla juga tak menutup kemungkinan untuk membahas soal hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
Jusuf Kalla beralasan hak angket perlu disuarakan, lantaran Pemilu 2024 diwarnai banyak isu permasalahan.
"Karena sekarang ada banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket kan bagus untuk menghilangkan kecurigaan, jadi tidak usah khawatir. Bagi yang menuntut kalau hasilnya bagaimana, itu kan juga baik," ungkap Jusuf Kalla.
(REDAKSI)
