POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pemerintah saat ini tengah genjar menginventarisir assetnya di seluruh Indonesia. Tak terkecuali kota Samarinda, melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsungnke daerah - daerah. Kedatangan petugas KPK ditemani wali kota Samarinda, Andi Harun, Rabu (30/6) kemarin untuk meninjau salah satu asset pemerintah. Menanggapi kedatangan KPK dan wali kota ke kantor DPD Golkar Kaltim, Jalan Mulawarman Samarinda. Sekretaris DPD, Muhammad Husni Fachruddin mengatakan kunjungan tersebut merupakan agenda biasa. Kendati terkejut lantaran tidak diberitahukan sebelumnya, Ayub sapaannya itu mempersilahkan KPK bekerja. Menurutnya KPK datang ke Samarinda dalam rangka kerjasama dengan BPN. Dengan kedatangan yang mendadak itu semestinya bisa lebih dulu memberitahukan agar pihaknya bisa menyertakan orang yang paham mengenai sejarah atau asal usul tanah dan gedung Golkar saat ini. "Hanya mengecek saja," terang Ayub kepada awak media, Rabu malam (30/6/2021). Diwartakan sebelumnya, wali kota Samarinda tengah menjalankan tugas untuk menghimpun asset Pemkot Samarinda. Menanggapi hal tersebut, mantan ketua AMPG Kaltim itu menyebut kepemilikan tanah dan gedung tersebut adalah milik Golkar Kaltim. "Kami punya bukti sertifikatnya tahun 90an terbitnya," imbuhnya. Kendati begitu dirinya lebih mencari jalan tengah yang ditawarkan KPK dan tak ingin menyoal status kepemilikan. "Kami memilih opsi KPK untuk penyelesaian win win solution," tambahnya. Namun ketika opsi tersebut tidak mendapat ruang, maka Golkar Kaltim siap mencari jalan lain melalui jalur hukum. "Kalau memang win win solution tidak diberikan sebagai warga negara kami akan tempuh jalur hukum," ungkapnya. Dijelaskannya lagi, dahulu pada kepemimpinan Syaharie Ja'ang memberikan opsi sewa menyewa sesuai rata rata di lokasi kawasan Jalan Mulawarman dan menerima untuk dipertimbangkan terkait teknisnya kendati belum ditindaklanjuti karena belum ada tim baik pemkot dan partai Golkar. (*)