POLITIKAL.ID – Sejarah mencatat, runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto tidak hanya oleh faktor gelombang demonstrasi mahasiswa, tetapi juga oleh retaknya barisan elite pemerintah sendiri. Salah satu momen paling menentukan terjadi pada 20 Mei 1998, ketika 14 menteri Kabinet Pembangunan VII secara kolektif menyatakan pengunduran diri di tengah krisis ekonomi dan politik nasional.
Langkah tersebut menjadi preseden langka dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak Orde Baru berkuasa, para menteri secara terbuka menarik dukungan terhadap presiden yang telah memimpin selama 32 tahun.
Krisis Moneter Berubah Menjadi Krisis Legitimasi
Krisis yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997 awalnya berwujud guncangan ekonomi. Nilai tukar rupiah anjlok tajam, inflasi melonjak, dan sektor perbankan mengalami tekanan hebat. Namun dalam waktu singkat, krisis ekonomi itu berkembang menjadi krisis politik yang menggerus legitimasi pemerintahan Orde Baru.
Kepercayaan publik merosot drastis. Demonstrasi mahasiswa merebak di berbagai daerah, sementara elite politik mulai mempertanyakan arah kepemimpinan nasional.
Rapat Darurat di Bappenas Jadi Titik Awal
Pada 20 Mei 1998, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita memimpin rapat darurat para menteri ekonomi di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta. Rapat itu berlangsung di luar agenda resmi kabinet dan dipenuhi suasana kegelisahan.
Dalam buku Managing Indonesia’s Transformation (2013), Ginandjar mengungkapkan bahwa diskusi tersebut merupakan lanjutan pembahasan intens sejak pagi hari yang melibatkan menteri, jurnalis, dan pelaku usaha. Mereka menyampaikan pandangan seragam bahwa Indonesia sedang bergerak menuju krisis tanpa arah solusi yang jelas.
Ginandjar memaparkan kondisi perekonomian nasional secara terbuka. Ia menegaskan bahwa tanpa perubahan mendasar, Indonesia berpotensi mengalami kolaps ekonomi dan sosial.
Kesepakatan Mundur Secara Kolektif
Pandangan Ginandjar mendapat dukungan hampir seluruh menteri yang hadir. Hanya Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Ary Mardjono yang menyampaikan keberatan. Dari forum itulah muncul kesadaran kolektif untuk mengambil langkah politik yang tidak biasa.
Ginandjar lebih dulu menyatakan niat mundur dari Kabinet Pembangunan VII, kabinet yang baru diumumkan Presiden Soeharto pada 16 Mei 1998. Sikap itu kemudian diikuti menteri lain. Dalam hitungan jam, para menteri sepakat mengundurkan diri secara bersama-sama sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik.
Daftar 14 Menteri yang Mengundurkan Diri
Sebanyak 14 menteri tercatat menyatakan mundur, yakni Akbar Tandjung, A.M. Hendropriyono, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto Dhanutirto, Ginandjar Kartasasmita, Kuntoro Mangkusubroto, Justika Baharsjah, Rachmadil Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjarawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri Abeng.
Dalam pernyataan bersama, mereka menilai bahwa pembentukan kabinet baru tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar bangsa. Krisis yang Indonesia hadapi terlalu dalam untuk mendapat penanganan sekadar dengan restrukturisasi kabinet.
Pukulan Politik bagi Soeharto
Pengunduran diri massal tersebut menjadi pukulan telak bagi Presiden Soeharto. Secara administratif, pemerintahan lumpuh. Secara simbolik, langkah itu menandai runtuhnya kepercayaan elite terhadap kepemimpinan Orde Baru.
Mundurnya para menteri, khususnya dari sektor ekonomi, mempercepat delegitimasi kekuasaan Soeharto. Sehari setelah peristiwa itu, tekanan politik semakin menguat, hingga akhirnya Soeharto resmi menyatakan berhenti sebagai presiden pada 21 Mei 1998.
Peristiwa 20 Mei 1998 pun terkenal sebagai salah satu titik balik terpenting dalam sejarah reformasi Indonesia.
(Redaksi)
