Soal IKN di Kaltim, Pemprov dan Pusat Wajib Koordinasi, Porsi Lebih untuk Anggaran Infrastruktur

POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Menuju Ibu Kota Negara (IKN) diperlukan koordinasi yang baik antar pemprov Kaltim dan pemerintah pusat.

Sebab proyek pemindahan ibu kota membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Menurut Ketua DPRD Kaktim, Makmur HAPK pembangunan IKN memiliki dampak positif dan negatif di Bumi Etam.

Dampak positifnya yakni, infrastruktur menjadi prioritas pemerintah pusat dalam pembangunan kawasan IKN.

Tentu dengan dampak tersebut akan mempermudah masyarakat mengakses tiap daerah di Kaltim.

“Daerah Mahakam Ulu dan kawasan terpencil sebaiknya turut ikut dibangun. Harus seimbang jangan tidak seimbang. Fokusnya di IKN tapi daerah lain tidak,” ujarnya seusai memberikan pandangannya terkait revisi RPJMD.

Namun dari segi negatif pembangunan itu, Makmur HAPK menyarankan Pemerintah Provinsi Kaltim berkoordinasi dengan pusat dalam hal pemerataan pembangunan di Kaltim maupun kawasan IKN.

“Tolong lah Kaltim dibangunakan Infrastruktur, seiring dengan pembangunan IKN dalam rentang target pembangunan lima tahun,” imbuhnya lagi. (001)