POLITIKAL.ID - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diajukan oleh PDI Perjuangan sebagai calon kepala otorita kepala Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Presiden Jokowi. Menanggapi hal ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap presiden diberikan kekuasaan untuk melakukan penunjukan kepala otorita IKN. "Biarlah presiden diberikan keleluasaan, tentunya presiden sudah mengantongi calon yang pas, tidak usah dipaksa-paksa," ujar Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, saat dihubungi, Jumat (28/1). Menurutnya presiden enggak usah di dikte terkait calon penentuan kepala IKN Nusantara. "Presiden enggak usah didikte siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita," cetus dia, yang akrab dipanggil Awiek itu. Awiek melanjutkan banyak figur yang bisa dicalonkan menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara. "Tidak harus Pak Ahok, banyak figur-figur yang lain saya kira," katanya. Lebih lanjut Awiek mengatakan jabatan kepala otorita IKN setingkat dengan menteri, artinya orang yang ditunjuk presiden secara langsung. Respon yang serupa juga keluar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Wakil ketua umum DPP PKB, Jazilul Fawaid mengaku menyerahkan semua keputusan penunjukan kepala IKN kepada Presiden. Kendati demikian ia mengingatkan bawah kepala IKN harus mampu berkerja dengan gigih. Pasalnya, pemerintah hanya memiliki waktu sedikitnya dua tahun sesuai rencana untuk memindahkan Ibu Kota mulai 2024. "PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi. Tahun 2024 berkejaran dengan waktu, 2 tahun kawasan Inti sudah harus berdiri, Istana negara dan gedung parlemen," katanya. (*)