POLITIKAL.ID - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas turut menanggapi usulan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Anwar meminta para politisi agar tak menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan wacana tersebut. Terlebih lagi, Jokowi sudah menyatakan keengganannya untuk menambah masa jabatan presiden. "Oleh karena itu kepada para politisi yang masih punya moral dan hati nurani janganlah kalian tega menjerumuskan pak Jokowi kepada hal-hal yang tidak kita inginkan," kata Anwar dalam keterangan resminya dikutip Selasa (1/3). Menurutnya Jokowi sudah sepatutnya untuk mengakhiri masa jabatannya dengan ketentuan konstitusi saat ini yakni dua periode. Ia menyatakan sepatutnya disyukuri bila dukungan kepada Jokowi masih sangat besar saat ini. Sehingga nantinya bisa menyelesaikan jabatannya dengan terhormat dan disambut dengan derai air mata oleh rakyatnya. "Untuk itu hal ini hendaknya benar-benar menjadi perhatian kita bersama sebagai anak negeri yang memang cinta dan sayang kepada bangsa dan negaranya dengan sepenuh hati dan dengan seluruh jiwa raganya," kata Anwar. Lebih lanjut ia menilai para politikus yang menginginkan masa perpanjangan masa jabatan presiden saat ini mirip seperti jaman orde baru. Terlabih lagi kata Anwar, mereka yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden mengklaim rakyat masih menginginkan kepemimpinan Jokowi. Padahal, Jokowi juga sudah menyatakan dengan tegas menolak rencana tiga periode atau tambah masa jabatan Presiden. Oleh karenanya Anwar mengimbau kepada seluruh pihak agar sadar bahwa sejarah itu bisa beruang. "Untuk itu kita merasa perlu mengingatkan dan menghimbau masyarakat luas agar ingat sejarah karena sejarah itu punya hukum besi, dimana dia akan berulang kalau situasi dan kondisi serupa juga terulang," kata Anwar. Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 kembali berhembus baru-baru ini. Kali ini usulan datang dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Cak Imin mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pandemi Covid-19. Ia bahkan akan membawa usul itu ke Presiden Joko Widodo. (*)