POLITIKAL.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Inspektorat Daerah menggelar Sosialisasi Antikorupsi 2024 di Hotel Novotel Balikpapan pada Senin, 25 November 2024.
Acara ini menjadi bagian dari peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dengan tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”.
Acara ini melibatkan berbagai elemen, termasuk perwakilan legislatif, eksekutif, pelaku usaha, BUMD, dan media massa, yang bersatu untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Kaltim.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menekankan pentingnya nilai integritas, kolaborasi lintas sektor, dan edukasi untuk mencegah dan melawan korupsi.
“Untuk menciptakan Indonesia yang maju, kita harus bersatu melawan korupsi melalui sistem yang transparan dan kesadaran publik yang kuat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen membangun tata kelola yang bersih melalui peningkatan transparansi dan penguatan pengawasan.
“Peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai agen perubahan adalah strategi utama kami dalam mendukung pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat transparansi pemerintahan.
Sri Wahyuni menegaskan bahwa digitalisasi dapat membantu memastikan akuntabilitas di berbagai sektor.
“Mari kita jadikan Kalimantan Timur sebagai model provinsi dengan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi,” urainya optimis.
Sosialisasi ini bertujuan untuk menciptakan budaya antikorupsi yang merata di semua lini masyarakat.
Dengan melibatkan berbagai pihak, acara ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan sistem yang bebas dari praktik korupsi.
Selain itu, sosialisasi ini juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam pemberantasan korupsi melalui edukasi dan partisipasi dalam berbagai platform yang tersedia.
Acara ini mencerminkan komitmen Kaltim untuk menjadi provinsi percontohan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dengan sinergi yang kuat antara berbagai pihak, diharapkan cita-cita menjadikan Indonesia maju dan bebas korupsi dapat segera terwujud. (adv/dprdkaltim)
